Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyinggung soal strukur organisasi dan tanggung jawab tugas dari sebuah institusi.
Menurut Moeldoko, tidak semua urusan badan atau lembaga yang berpolemik dengan persoalan internal lantas dibawa ke tangan presiden untuk diselesaikan.
Advertisement
"Kita berbicara struktur ya, dalam struktur itu ada kotak, organisasi itu struktur ada kotak, dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya. Jangan semua persoalan itu lari ke presiden," kritik Moeldoko saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Rabu (18/8/2021).
Moeldoko lantas mempertanyakan tugas dari mereka yang ada dalam badan dan lembaga terkait tersebut.
Menurut dia, sistem yang sudah berjalan di dalamnya membuat struktur yang tidak mengharuskan campur tangan presiden.
"Terus ngapain yang di bawah? saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur. BKN punya standar-standar tersendiri di dalam menentukan itu. Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya," terang Moeldoko.
Presiden Butuh Ruang Besar
Moeldoko berpandangan, presiden membutuhkan ruang yang lebih besar untuk mengurus negara dengan pikirannya.
Karenanya, kata dia, hal yang menyangkut kendala teknis jajaran bawahan sebagai pembantunya yang menjalankan.
"Berilah ruang kepada presiden untuk berpikir yang besar. persoalan-persoalan teknis pembantu yang menjalankan. Itu memang strukturnya harus begitu. Agar apa? agar struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif, kalau nggak nanti berbelit nanti," Moeldoko menandasi.
Advertisement
