Liputan6.com, Jakarta Proyek pemindahan ibu kota tetap berjalan. Saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan di tingkat menteri terutama untuk masalah pembiayaan ibu kota baru tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan, proses pembangunan Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, masih dibicarakan di tingkat menteri. Salah satu bahasannya adalah masalah pembiayaan.
Advertisement
"IKN pada dasarya masih diskusi antar kementerian, beberapa hal yang dibicarakan salah satunya mengenai pembiayaan," kata Rionald dalam Bincang Bareng DJKN dengan tema Manfaat Sosial dan Ekonomi Pembangunan Tol Trans Sumatera, Jakarta, Jumat (20/8/2021).
Selain masalah pembiayaan, pemerintah juga masih melakukan pembahasan terkait penataan Ibu Kota Negara yang baru. Rionald memastikan prosesnya masih tetap berjalan.
"Progresnya masih berjalan dan lead-nya ada di PPN (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," kata dia.
Pun mengenai pembahasannya di undang-undang masih terus dilakukan finalisasi. Diskusi antar kementerian juga telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait.
"Ini masih terus difinalisasikan, diskusi antar kementrian sudah dilakukan, ini yang bisa saya update," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Bappenas Bakal Bangun Pusat Data di 3 Wilayah, Termasuk Ibu Kota Baru
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membangun pusat data di tiga wilayah untuk menunjang sistem Satu Data Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan pusat data pemerintah itu akan dipercepat dibangun di Jakarta, Batam dan calon ibu kota baru Kalimantan Timur.
"Kita juga akan melakukan percepatan pembangunan pusat data pemerintah atau data senter yang tempatnya sudah diputuskan," ujar Suharso dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (6/7).
Suharso melanjutkan, selain akan membangun pusat data, Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia ini juga menyampaikan bahwa diputuskan juga percepatan pembentukan satu peta. Tujuannya untuk pengendalian pembangunan.
"Target di sini adalah lahirnya satu peta yang menjadi basis kebijakan dalam rangak perencanaan, pelaksanan dan pengendalian pembangunan," paparnya.
Dengan demikian, ke depannya tidak hanya memanfaatkan peta seperti google map saja, namun bisa menggunakan peta sendiri yang mampu menghitung titik koordinat dari proyek tertentu.
"Jadi kita bukan hanya dengan peta-peta google tapi kita bsa lihat, kita bsia tahu titiknya di mana, kilometernya, titik koordinatnya kita tahu semua sehingga itu terbuka," papar Suharso.
Advertisement
