Liputan6.com, Jakarta Realisasi belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 66,49 triliun hingga per 19 Agustus 2021. Angka tersebut mencapai 46,44 persen dari pagu anggaran 2021 yang sebesar Rp 143,19 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, dalam belanja infrastruktur, Kementerian PUPR memastikan akan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja. Pertama adalah ekonomis (spending less), kedua efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan ketiga adalah efisien (spending wisely).
Advertisement
"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Minggu (22/8/2021).
Dari total anggaran 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01 persen atau senilai Rp14,02 triliun dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” tegas Basuki Hadimuljono Basuki.
Menteri Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pembelian Produk Rakyat
Selain PKT, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 173,93 miliar.
Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87 persen, pembelian Rosin Ester sebesar Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp 100 miliar dengan progres 28,28 persen.
Untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp 3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp 25,84 triliun dengan progres 57,81 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 2,75 triliun dengan progres 23,49 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp 161 miliar dengan progres 37,41 persen.
Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP) saat ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72 persen dan progres keuangan 48,37 persen atau senilai Rp 1,59 triliun dari total anggaran Rp 3,29 triliun untuk 5 DSP yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan bajo dan Likupang-Manado-Bitung.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
