Jurus Mendag Tangkal Invasi Produk Asing saat Perdagangan Bebas Elektronik ASEAN

Asean akan menyepakati perjanjian sistem perdagangan bebas secara elektronik.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Agu 2021, 14:11 WIB
Hasil tes PCR atau antigen jadi syarat tambahan pengunjung Mall bagi yang belum divaksin. (Instagram/mendaglutfi).

Liputan6.com, Jakarta ASEAN akan menyepakati perjanjian sistem perdagangan bebas secara elektronik. Untuk itu, pemerintah memastikan Indonesia tak akan hanya menjadi pasar empuk bagi negara lain.

Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah bersama pelaku kepentingan terkait telah mengantongi sejumlah strategi jitu agar membuat Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam sistem perdagangan secara perdagangan secara digital tersebut.

"Untuk mengantisipasi kekhawatiran Indonesia yang hanya dijadikan pasar, pemerintah Indonesia bersama dengan sejumlah pelaku usaha, asosiasi e-commerce, dan idEA telah dan akan selalu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelaku usaha nasional khususnya UMKM," tegasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021).

Adapun, dukungan pertama baik yang diberikan pemerintah bersama stakeholders terkait ialah pengembangan literasi digital bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, hal itu penting untuk membekali ketrampilan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis secara online.

Kemudian, pemerintah juga tengah fokus dalam peningkatan kapasitas produksi UMKM di Indonesia. Diantaranya dengan adopsi penggunaan teknologi canggih untuk efisiensi proses produksi.

"Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan strategi nasional pengembangan UMKM. Juga meluncurkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) sebagai gerakan nasional berbentuk gotong royong untuk promosi produk bagi UMKM Indonesia," tambahnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Bagaimana Daya Saing Produk UMKM Indonesia?

Selain beli sembako dan produk digital, kini Mitra Tokopedia menyediakan kemudahan pembayaran pajak di warung kelontong untuk merayakan Hari UMKM

Sebelumnya, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja mengatakan, 90 persen lebih produk yang dijual di e-commerce yang terdapat di Indonesia bukan produksi dalam negeri, melainkan produk impor.

Menurut dia, UMKM di luar negeri, seperti China, lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global. Sementara UMKM di Indonesia, kata Jahja, masih perlu banyak edukasi dan peningkatan kapasitas dalam produksi, SDM, maupun kualitas produk.

"E-commerce di Indonesia ini sudah banyak, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Kalau kita lihat 90 persen lebih produk dari mana? Bukan UMKM kita, ini yang menyedihkan. Itu import goods," kata Jahja Setiaatmadja seperti dikutip dari Antara dalam webinar digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran 2025 yang dipantau di Jakarta, Rabu (2/6).

BCA mengadakan UMKM Fest pada Maret 2021 yang diikuti oleh 1.800 UMKM terpilih yang memiliki kesiapan produk yang berkualitas. Mereka dibantu untuk masuk ke dalam ekosistem digital berupa e-commerce berbasis website yang dibuat BCA.

Jahja menyebut sebagian besar dari pelaku UMKM yang mengikuti UMKM Fest tersebut masih perlu banyak bantuan dalam mempersiapkan produk mereka untuk masuk ke ekosistem digital.

"Yang melatarbelakangi adalah kurangnya digital knowledge dan skill. Memang generasi milenial ada yang berjualan melalui Instagram, Facebook. Ini lumayan, tapi persentase mereka dibandingkan UMKM konvensional masih sedikit," katanya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya