Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berencana mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di wilayah PPKM Level 1,2,3.
Hal tersebut disampaikan Nadiem saat rapat bersama Komisi X DPR RI pada Senin 23 Agustus 2021.
Advertisement
"PPKM level 1,2,3 boleh PTM terbatas. Sekitar 63 persen sekolah kita ada di PPKM level 1,2,3," ujar Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 23 Agustus 2021.
Ditegaskannya, vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan syarat pembukaan sekolah. Nadiem mengatakan, yang menjadi kriteria pembukaan sekolah hanyalah level PPKM di daerah tersebut.
"Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah, kondisi untuk membuka sekolah dia ada di PPKM level 1, 2, 3, itu saja," kata Nadiem.
Nadiem menilai, jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilakukan secara terus menerus, maka bisa menimbulkan efek negatif bagi para pelajar.
Berikut deretan pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim soal rencana PTM terbatas dihimpun Liputan6.com:
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Hanya Wilayah PPKM Level 1-3 yang Diizinkan
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim pada Senin 23 Agustus 2021.
Dalam paparannya, Nadiem menyampaikan 63 persen sekolah di Indonesia yang berada di PPKM Level 1,2,3 sudah bisa membuka sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
"PPKM level 1,2,3 boleh PTM terbatas. Sekitar 63 persen sekolah kita ada di PPKM level 1,2,3," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 23 Agustus 2021.
Nadiem menyatakan, persentase itu akan terus bertambah mengingat semakin banyak daerah di level 4 yang turun ke PPKM level 3.
"Ini akan semakin meningkat karena banyak level PPKM turun, terutama di Jawa-Bali," ucap dia.
Advertisement
Harapkan Dukungan DPR
Nadiem menyebut banyak pihak terkejut dengan jumlah sekolah yang boleh PTM.
Oleh karena itu, ia meminta DPR membantu agar menyosialisasikan agar PTM segera dimulai di 63 persen sekolah tersebut.
"Mohon dukungan Komisi X untuk menyuarakan ini lagi dan lagi kepada Pemda, kepada Tokoh masyarakat di dapil agar 63 persen sekolah segera laksanakan PTM terbatas," terang Nadiem.
Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Bukan Syarat Dibukanya Sekolah
Selain itu, Nadiem mengingatkan bahwa vaksinasi guru dan murid bukan syarat pembukaan sekolah, yang menjadi kriteria hanyalah level PPKM.
"Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah, kondisi untuk membuka sekolah dia ada di PPKM level 1.2,3. Itu saja," kata dia.
"Tapi vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka. Kalau guru sudah vaksin, dia wajib memberi opsi tatap muka," sambung Nadiem.
Advertisement
Beberkan Alasan Inginkan PTM Terbatas Segera Dimulai
Nadiem kemudian menjelaskan, pihaknya ingin PTM terbatas dapat secepatnya diterapkan di daerah status PPKM level 1, 2, dan 3.
"Saya dari bulan Januari, bahkan dari tahun kemarin, saya dan tim kami di Kemendikbudristek posisisinya sudah jelas. Secepat dan seaman mungkin semua anak harus balik sekolah, itu posisi kita sudah sangat jelas," kata Nadiem.
Nadiem menjelaskan, beberapa bulan lalu, saat belajar tatap muka di sekolah telah disiapkan matang, tiba-tiba Covid-19 varian Delta menyerang Indonesia pada pertengahan Juni 2021. Nadiem mengaku Kemendikbud sangat kaget dan sedih.
"Kemendikbud itu salah satu minggu tersedih kita lah. Kita sudah kerja keras untuk mendorong daerah yang sulit sekali didorong untuk membuka sekolahnya akhirnya mereka membuka, tiba-tiba delta variant melanda," ujar dia.
Nadiem membeberkan, belajar jarak jauh memiliki sejumlah dampak negatif bagi pelajar. Di antaranya putus sekolah hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
"Saya tidak harus menjelaskan lagi apa risikonya, ini kita sudah ada penurunan capaian belajar, banyak anak putus sekolah, apa lagi perempuan. Di berbagai macam daerah banyak learning loss yang dampaknya permanen, kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Ini kita semua sudah tahu, semua kita adalah orang tua, atau anak, atau punya teman, yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan PJJ, jadi ini harus segera kita akselerasi," ucap Nadiem.
Ingin Jaga Psikologis Anak
Nadiem menegaskan, Kemendikbud ingin PTM terbatas segera diterapkan agar kondisi psikologis anak terjaga.
"Setiap kali diskusi dengan kementerian-kementerian lain, posisi kami selalu sama, secepat mungkin," kata dia.
"Ini sudah terlalu lama kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss anak kita sudah terlalu kritis, kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat," tandas Nadiem.
(Deni Koesnaedi)
Advertisement