Liputan6.com, Jakarta - Sebuah laporan studi yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada Rabu (25/8), mengatakan bahwa peluncuran vaksin COVID-19 yang lambat bisa menelan kerugian ekonomi global hingga sebesar $2,3 triliun.
Studi itu juga menemukan bahwa negara berkembang, yang peluncuran vaksinnya jauh di belakang negara-negara kaya, akan menanggung beban kerugian tersebut.
Advertisement
Dikutip dari AFP, Rabu (25/8/2021) laporan studi tersebut muncul ketika negara-negara maju memutuskan untuk memberikan suntikan booster vaksin COVID-19 epada warga mereka, sementara upaya internasional untuk menyediakan vaksin bagi negara-negara berpenghasilan rendah masih belum memadai.
Studi tersebut menghitung bahwa negara-negara yang gagal memvaksinasi 60 persen populasi mereka pada pertengahan 2022 akan menderita kerugian, setara dengan dua triliun euro, selama periode 2022-2025.
"Negara-negara berkembang akan menanggung sekitar dua pertiga dari kerugian ini, lebih lanjut menunda konvergensi ekonomi mereka dengan negara-negara yang lebih maju," kata EIU.
Studi ini juga memperingatkan peluncuran vaksin COVID-19 yang tertunda dapat memicu amarah, meningkatkan risiko masalah sosial di negara berkembang.
Disebutkan juga, negara di wilayah Asia-Pasifik akan menjadi yang terparah secara absolut dalam kelambatan peluncuran vaksin, terhitung hampir tiga perempat dari kerugian.
Tetapi sebagai persentase dari PDB, Afrika sub-Sahara akan melihat kerugian terburuk.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Perbedaan Jumlah Penerima Vaksin yang Masih Jauh
Sekitar 60 persen populasi negara-negara berpenghasilan tinggi menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 pada akhir Agustus 2021, dibandingkan dengan hanya satu persen di negara-negara berpenghasilan rendah, menurut studi tersebut.
Diketahui bahwa sebagian besar vaksin COVID-19 membutuhkan hingga dua suntikan untuk satu penerima.
Namun, "Kampanye vaksinasi mengalami kemajuan pesat di negara-negara berpenghasilan rendah," kata studi itu.
Penulis laporan studi tersebut, Agathe Demarais menyebutkan, upaya internasional untuk menyediakan vaksin COVID-19 kepada negara-negara miskin, melalui program COVAX, gagal memenuhi harapannya yang bahkan sederhana.
"Ada sedikit kemungkinan bahwa kesenjangan akses ke vaksin akan dijembatani dengan negara-negara kaya hanya menyediakan sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Akhirnya, fokus di negara maju bergeser ke arah pemberian dosis vaksin booster, yang akan menambah kekurangan bahan baku dan kemacetan produksi," tambah Demarais.
EIU menjelaskan, studinya dilakukan dengan menggabungkan prakiraan internal untuk jadwal vaksinasi COVID-19 di sekitar 200 negara dengan prakiraan pertumbuhan PDB.
Advertisement
