Liputan6.com, Jakarta Sebagai upaya dukungan pengentasan kemiskinan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan telah menyiapkan peningkatan sejumlah program pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 mendatang.
Diantaranya melalui penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat seperti perumahan, air minum/air bersih, dan sanitasi.
Advertisement
"Berdasarkan kajian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa dilakukan dengan Bantuan Sosial (Bansos), jadi ada dua program untuk pengentasan kemiskinan yakni subsidi dan pemberdayaan. Subsidi ini berupa bansos, sementara pemberdayaan ini adalah dengan penyediaan prasarana dasar misal perumahan, air minum/air bersih, sanitasi, dan itu yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (26/8/2021).
Dikatakan Menteri Basuki, berdasarkan hasil rapat di bawah pimpinan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahwa ke depannya pembangunan perumahan harus dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan perumahan dengan prasarana dan sarana permukiman untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Basuki, sesuai dengan kebijakan program tahun 2022 dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 prioritas nasional, diantaranya meneruskan pembangunan infrastruktur terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Untuk itu kami mohon dukungan kepada anggota Komisi V DPR RI dalam menyampaikan aspirasinya agar lebih difokuskan di satu kawasan, agar hasilnya maksimal. Di satu kawasan itu nanti ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)," ujarnya.
Diungkapkan Menteri Basuki, Kementerian PUPR dalam hal ini bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditugasi untuk menurunkan stunting.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pagu Anggaran
Menteri Basuki menambahkan, Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/KepalaBappenas No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPM/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebesarRp100,59 triliun.
Dari total pagu anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk perumahan sebesar Rp5 triliun. "Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp28,2 triliun terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp23 triliun, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,39 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,81 triliun," kata Menteri Basuki.
Pemberdayaan masyarakat dikatakan Menteri Basuki juga terus dilanjutkan lewat Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
"Pelaksanaan Padat Karya Tunai di tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan perkiraanpenyerapan tenaga kerja lebih dari 665.000 orang dengan total pagu anggaran sebesar Rp13,64 triliun. Sebisa mungkin pada tahun-tahun berikutnya program padat karya akan kami pastikan tidak terdampak refocussing jika masih ada refocussing," bebernya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
