Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi tanggapan soal maraknya mural kritik yang belakangan menjadi perbincangan bahkan berurusan dengan hukum. Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, kurangnya dialog antara seni budaya dan politik menjadi penyebab kontroversi keberadaan mural.
Baca Juga
Advertisement
Sebelum terpilih jadi Gubernur Jabar pada 2018 lalu, Emil sempat memimpin Kota Bandung. Menurutnya, sudah jadi kebiasaan dirinya untuk memfasilitasi mural sebagai penarik wisatawan datang ke Kota Bandung.
"Soal mural saya kira tradisi seni kota ini. Saya mah sangat senang, dulu saya zaman wali kota kan memberi ruang-ruang, tiangnya Pasupati dimural, kawasan Siliwangi dimural, tidak masalah," kata dia dalam jumpa pers virtual di Bandung, Jumat (27/8/2021).
Menurut Emil, mural bermuatan kritik menjadi perdebatan terkait batasan apa yang harus dikritik. Dia menilai yang perlu dikedepankan adalah etika budaya dan batasan-batasan yang harus dimengerti para pelaku mural.
"Tinggal kita menyepakati secara etika dan budaya batas-batasnya selama memenuhi kearifan lokal, etika yang disepakati saya kira tidak terjadi masalah," ujarnya.
Emil menilai, penting mendiskusikan hal ini dengan para budayawan dan seniman. Pemerintah menurutnya harus memfasilitasi ruang diskusi atas perdebatan mural kritik.
"Memang terjadi perdebatan apakah mural kritik ini boleh atau tidak boleh, saya kira media bisa menarasikan mendiskusikan. Jangan-jangan karena kita jarang dialog, makanya arahan saya undang semua seniman sampai ketemu kesepakannya di mana definisi kritik yang baik atau tidak. Kalau saya pribadi tidak ada masalah bahkan saya sendiri sering memfasilitasi," tuturnya.
Seperti diketahui, belakangan ini urusan mural yang bermuatan kritik menjadi pemberitaan. Di Kota Bandung, Jawa Barat, mural mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terpampang di flyover Pasupati telah dibersihkan oleh petugas.
Namun, mural itu menjadi kontroversi dan sedang diselidiki oleh polisi. Pembuat mural tersebut kini sedang dicari untuk dimintai keterangan.
*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
