Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah daerah (pemda) diharapkan disiplin memperbarui data stok vaksin COVID-19 ke Kementerian Kesehatan. Pembaruan data yang dimaksud ke situs vaksin.kemkes.go.id, yang dapat diakses publik secara transparan.
Melalui situs vaksin.kemkes.go.id, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, publik bisa melihat jumlah dosis vaksin yang dikirim ke masing-masing kabupaten/kota, termasuk provinsi. Estimasi kecukupan dan ketersediaan vaksin juga dapat dipantau.
Baca Juga
Advertisement
"Supaya kita bisa tahu informasi yang benar. Ada yang tidak mendapat informasi yang benar. Ada mendapat informasi yang benar, tapi menyampaikannya benar. Ada yang dapat informasi benar, tapi menyampaikannya belum tentu benar," terang Budi Gunadi saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.
"Situs vaksin ini bagus buat kontrol kita dalam pelaksanaan vaksinasi, bahkan kita bisa tahu bila jumlah dosis vaksin banyak, sementara itu masih belum banyak yang disuntik.
Lebih lanjut, Budi Gunadi mencontohkan, seberapa besar jumlah pasokan vaksin COVID-19 yang disuntikkan daerah akan terlihat melalui situs vaksin Kemenkes.
"Saya kasih contoh daerah, misalnya, kami sudah kirim Moderna 12.000 dosis, namun yang disuntik baru 1 persennya (200 orang). Ya, vaksin Moderna-nya nongkrong (stok masih banyak) di sana gitu, memang belum disuntikan (banyak) saja oleh kepala daerah."
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Rencana Lengkapi Data Vaksinasi COVID-19
Kemenkes akan terus melengkapi data vaksin.kemkes.go.id terkait berapa jumlah dosis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk vaksinasi pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Data ini pun terkait penggunaan vaksin pada penyuntikkan dosis pertama dan kedua.
"Kami akan lengkapi dengan jumlah dosis 1 dan dosis 2. Mungkin masih ada datang lecet-lecet (kurang lengkap) sedikit, karena belum semua pemerintah daerah disiplin memasukkan (data vaksin). Tapi dengan (situs) ini diharapkan juga disiplin memasukkan datanya," lanjut Budi Gunadi Sadikin.
"Karena kami akan mengirim jumlah dosis vaksin berbasis dari laporan ini. Kalau pun terlambat sedikit (pengiriman vaksin) semingguan gitu, saya mendapat masukan, katanya tidak apa-apa."
Salah satu contoh, kata Menkes Budi, sebenarnya Sinovac jeda interval suntik dosis pertama 2 minggu. Namun, banyak yang bilang, akan lebih efektif kalau suntik keduanya antara 4 sampai 6 minggu. Hal ini juga menjadi acuan persiapan untuk pengiriman pasokan Sinovac vaksinasi dosis dua ke daerah.
"Jadi, range itu terbuka, kalau terlambat sedikit (penyuntikkan dosis kedua), tidak apa-apa," imbuhnya.
Advertisement
