Covid-19 Ubah Dinamika Keuangan Negara, Beda dari 5 Tahun Lalu

Berbeda dengan kondisi pada lima tahun lalu, faktor kesehatan bukan sektor yang dinilai akan memengaruhi keuangan negara.

oleh Andina Librianty diperbarui 30 Agu 2021, 12:13 WIB
Ilustrasi APBN atau keuangan negara. Dok Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengakui jika pandemi mengubah kondisi keuangan negara saat ini menjadi lebih rumit. Di mana dimensinya bertambah.

Dia menilai saat ini tidak mungkin menganalisis keuangan negara, tanpa mulai memikirkan tentang kesehatan. 

Berbeda dengan kondisi pada lima tahun lalu, faktor kesehatan bukan sektor yang dinilai akan memengaruhi keuangan negara.

"Lima tahun lalu kita tidak berpikir seperti itu. Kita anggaran kesehatan itu sektornya ada, tapi bukan faktor yang akan memegaruhi dinamika keuangan negara," kata Suahasil dalam peluncuran podcast d'maestro pada Senin (30/8/2021).

Saat ini dinamikanya telah berubah. Menurutnya, berpikir mengenai kebijakan fiskal sudah harus lebih dari hanya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebijakan yang bukan hanya sekadar anggaran, karena ternyata dalam situasi pandemi, kebijakan fiskal adalah yang mengurus republik. Dia yang mengurus sektor keuangan, perbankan, dunia usaha, memberikan insentif, hingga mengurus Pemerintah Daerah dengan APBD, dan sebagainya," jelasnya.

Di masa pandemi seperti saat ini, Suahasil menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal di dalam berbagai sektor. Ia mengatakan bahwa saat ini kebijakan fiskal tidak hanya bisa diilihat dari APBN dan APBD saja.

"Sekarang kebijakan fiskal itu ada footprint-nya di semua tempat pada saat krisis seperti ini. Dan saya rasa banyak sekali pemikiran yang berkembang," pungkasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Anggaran Kesehatan

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Sebelumnya Suahasil menuturkan jika realisasi belanja barang Kementerian/Lembaga (K/L) sampai Juli 2021 mencapai Rp 217,1 triliun atau tumbuh 78,7 persen.

Realisasi belanja terbanyak tercatat di Kementerian Kesehatan sebesar Rp 52,2 triliun, atau tumbuh 507,6 persen dibandingkan 2020 sebesar Rp 8,6 triliun.

Kementerian Koperasi dan UKM tercatat telah melakukan belanja barang sebesar Rp 12,8 triliun, lalu Kementerian PUPR sebesar Rp 20,4 triliun atau tumbuh 73,4 persen.

"Belanja barang Kementerian Keuangan Rp 26,8 triliun, atau tumbuh 78,5 persen, termasuk di dalamnya penerimaan BLU Kelapa Sawit yang memang mengalami peningkatan karena harga CPO yang meningkat. Jadi kalau BLU Kelapa Sawit sendiri Rp 22,3 triliun," tutur Suahasil.

Sementara itu, belanja barang Kementerian Agama sebesar Rp 10,8 triliun, tumbuh 36,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya