PTM Terbatas Dimulai, Pemerintah Dorong Bentuk Satgas Covid-19 di Sekolah

Johnny menjelaskan, Satgas Covid-19 sekolah bertugas mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat.

Satgas seperti ini akan memperkuat pengawasan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19.

"Satgas Covid-19 sekolah juga akan berperan penting dalam mengkomunikasikan setiap perkembangan PTM kepada satgas daerah dan dinas terkait," terang dia.

Terkait persiapan pelaksanaan PTM terbatas, sekolah harus mempersiapkan diri untuk memenuhi daftar periksa sebagaimana yang tercantum dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Regulasi teknis lainnya juga tercantum dalam Inmendagri Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM dengan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, serta Panduan Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan dari Kemenkes.

Pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito juga menyebutkan, pada prinsipnya, sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan.

Melainkan juga menjadi tanggung jawab orangtua di rumah dan unsur lingkungan lainnya di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial.

Johny pun mengajak semua pihak agar bahu-membahu menyiapkan kondisi yang kondusif agar anak-anak bisa segera belajar di sekolah dengan aman.

"Kita jaga bersama, agar perlindungan kesehatan insan pendidikan tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan pendidikan di sekolah, melainkan juga sebelum atau selama perjalanan menuju kegiatan belajar, serta evaluasinya kita kawal bersama," tegas Johny.

Keselamatan insan pendidikan tetap prioritas utama. Para pelajar adalah generasi muda penerus bangsa.

Jaminan keamanan kesehatan pendidik maupun peserta didik, akan berpengaruh pada keluarga masing-masing. Dengan demikian, protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat.

Sebuah kebiasaan baru dalam PTM harus dikawal bersama di lapangan, agar dapat benar-benarditerapkan dan berkelanjutan.

Per 22 Agustus 2021, sebanyak 31 persen dari total laporan 261.040 sekolah di wilayah PPKM level 1-3 telah menjalankan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pemerintah mengatur kapasitas maksimum PTM, sistem skrining terintegrasi melalui aplikasiPeduliLindungi, juga penetapan kriteria insan pendidikan yang boleh mengikuti PTM terbatas.

Guna meminimalisasi celah penularan, satuan pendidikan juga harus mematuhi aturan terkait ventilasi, jarak, durasi, serta standar perilaku setiap unsur yang terlibat.