Kasus eHAC Mencuat, KA-PDP Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

KA-PDP juga menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengoptimalkan keseluruhan regulasi dan prosedur yang diatur di dalam PP No. 71/2019 dan Permenkominfo No. 20/2016

Itu dilakukan untuk mengambil langkah dan tindakan terhadap pengendali dan pemroses data selaku penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, termasuk mitigasi, dan langkah pemulihan bagi subjek datanya.

"Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya, melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kebijakan internal terkait pelindungan data, juga audit keamanan secara berkala," kata KA-PDP.

Menurut mereka, evaluasi tersebut dilakukan demi memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Selain itu, DPR dan pemerintah diminta untuk segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU PDP, dengan tetap menjamin partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, sekaligus kualitas substansinya.

"Akselerasi ini penting mengingat banyaknya insiden terkait dengan eksploitasi data pribadi, yang juga kian memperlihatkan pentingnya pembentukan otoritas pengawas yang independen, guna menjamin efektivitas implementasi dan penegakan UU PDP nantinya."

KA-PDP sendiri terdiri dari beberapa organisasi sepeti ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan TIFA, dan Imparsial.

Dalam koalisi tersebut terdapat juga HRWG, YLBHI, Forum Asia, Kemudi, Pamflet, Medialink, IPC, ICW, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, Kemitraan, IAC, YAPPIKA-Action Aid, IGJ, Lakpesdam PBNU, ICEL, dan PSHK.

(Dio/Isk)