Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi membeberkan sejumlah proyek infrastruktur dan transportasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Hal tersebut terpapar dalam Webinar Alternatif Bahan Konstruksi Pembangunan Jalan Trans Pulau Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Advertisement
Acara yang digelar secara daring pada Selasa (31/8/2021) ini bertujuan untuk membahas strategi pengembangan infrastruktur dasar di 18 pulau 3T agar bisa menunjang perekonomian, mewujudkan pertahanan dan keamanan, serta keberlanjutan ekologi di sekitarnya.
Pembangunan infrastruktur wilayah 3T dapat disinergikan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake menyampaikan urgensi diadakannya pertemuan ini.
“Kegiatan ini diadakan sebagai platform untuk berdiskusi dan merupakan bentuk dukungan kami dalam rangka koordinasi di bidang infrastruktur dan transportasi, sekaligus menjalankan fungsi Delivery Assurance Unit dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN dan Major Project RPJMN," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/9/2021).
Dalam sambutannya, ia juga menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur Pulau 3T, diperlukan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat.
Diantara 18 pulau 3T, ada tiga pulau yang belum terdapat akses jalan nasional, yaitu Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Pulau Enggano di Bengkulu, dan Pulau Kei Besar di Maluku.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) III Sultan B. Najamudin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di tiga wilayah tersebut tidaklah mudah.
“Oleh karena itu, rencana pembangunan jalan dan jembatan tersebut harus didesain secara matang dan presisi, dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kemampuan pembiayaan oleh negara,” ucapnya.
Sejak periode kedua Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Rahman Hidayat menjelaskan bahwa Kemenko Marves sebenarnya telah mengawal pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T.
“Namun karena tahun 2020 terjadi pandemi, maka pembangunan mengalami sedikit hambatan sehingga memerlukan percepatan pembangunan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota,” bebernya.
Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai, Pulau Enggano, dan Pulau Kei Besar tidak memakan biaya yang sedikit. Oleh sebab itu, diperlukan identifikasi potensi wilayah tersebut supaya dapat ditentukan bahan konstruksi yang efisien dan optimal untuk pembangunan jalan yang sesuai dengan karakteristik lokasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Selain itu, penting juga untuk memilih bahan konstruksi yang diproduksi dalam negeri, seperti Aspal Buton dan teknologi lainnya.
“Kita perlu mengembangkan terus mendorong pemanfaatan material lokal untuk mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memanfaatkan material yang sederhana, lokal, murah, mudah, efisien, dan unggul dengan terus mengedepankan partisipasi masyarakat,” pesan Deputi Ayodhia.
Tidak lupa, pembangunan jalan nasional ini juga nantinya akan dikerjakan dengan program Padat Karya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan dilakukan hal ini, diharapkan meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat di sana.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Aspal Buton
Pada kesempatan yang sama, hadir enam orang narasumber. Narasumber pertama, Zainudin mewakili Direktorat Transportasi Bappenas yang mengutarakan bahwa memang saat ini ketersediaan dan kondisi jalan di 18 Pulau 3T belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
“Walaupun begitu, sedang ditangani dan akan diintegrasikan dengan jembatan udara, tol laut, perintis angkutan darat, dan penyeberangan bersubsidi supaya bisa didistribusikan ke masyarakat di pelosok wilayah,” lanjutnya.
Saat ini sudah ada tiga inovasi alternatif bahan konstruksi jalan, yaitu aspal plastik (bahan limbah), aspal karet (bahan alam), dan Aspal Buton (Asbuton). Penggunaannya perlu dimaksimalkan sesuai karakteristik wilayah dan didukung dengan penguatan kebijakan daerah karena yang cocok di suatu daerah belum tentu cocok di wilayah lainnya.
Untuk Asbuton sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2018 yang menyebutkan bahwa pemilihan teknologi Asbuton didasarkan pada keras jalan yang ditentukan berdasarkan nilai kumulatif ESAL (Equivalent Single Axle Load).
“Asbuton ini tidak kalah kualitasnya. Terdiri dari berbagai jenis, baik butir, pracampur, dan murni, dan sudah digunakan di banyak daerah,” beber narasumber kedua, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Yudi Prabangkara.
Ia pun menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan Asbuton, Indonesia akan mampu menghemat hingga Rp11 triliun jika tidak mengimpor aspal lagi. Selain itu, hal ini juga mendukung pengembangan industri dalam negeri terlebih karena Indonesia sudah punya potensi, teknologi, dan regulasi yang mendorongnya.
Selain Asbuton, aspal karet, dan aspal plastik, Direktur Pembangunan Jalan Herry Vaza menyebutkan soal desain perkerasan low volume road (LVR) untuk membangun jalan nasional yang berlalu lintas rendah. Teknologi tersebut dianggapnya menjadi alternatif yang lebih hemat, lebih cepat, lebih ramah lingkungan, lebih mudah, dan tidak rumit sehingga dapat memperpanjang outcome.
Advertisement
Proyek Jalan Nasional Trans Papua
Selain itu, Direktur Preservasi Jalan Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Thomas Setiabudi Aden juga menawarkan teknologi tailing, yaitu bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi bernilai bijih besi dapat digunakan untuk jalan dan penggunaan bahan lokal, penggunaan batu karang atau batu kapur, juga pemanfaatan tanah dan sirtu lokal substandar untuk pembangunan jalan.
Hery Budianto selaku inovator bahan jalan pun menjelaskan soal material soil cement stabilizer yang dapat menjadi alternatif material untuk pembangunan dan perbaikan tanah.
Teknologi ini pun sudah digunakan pada proyek Jalan Nasional Trans Papua. Menyambung paparan sebelumnya, Perwakilan Pelaksana Konstruksi Jalan Trans Pulau 3T Yono Setiono memaparkan tentang metode pelaksanaan pekerjaan lapis pondasi semen komposit tanah, termasuk untuk proses pembentukan jalan.
Menutup webinar, diinformasikan bahwa diskusi ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar di 18 pulau 3T.
Sebagai informasi, webinar ini juga mengundang perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake secara khusus memberikan tanggapan terkait wilayahnya yang termasuk dalam Major Project RPJMN.
Mereka menyampaikan bahwa fasilitas jalan di daerahnya semakin membaik dari kondisi sebelumnya dan ini pun memengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Para perwakilan pemerintah daerah pun siap mendukung kebutuhan material lokal untuk pembuatan jalan.
