Liputan6.com, Jakarta - Tahap demi tahap proses restrukturisasi Pertamina sebagai Holding BUMN Migas telah selesai. pembentukan Holding Migas sejak 2018 dengan pembentukan Subholding Gas, lalu restrukturisasi dilanjutkan dengan pembentukan 5 Subholding lainnya berhasil diselesaikan pada 1 September 2021.
Sesuai dengan roadmap, tugas Pertamina sebagai holding akan diarahkan pada pengelolaan portofolio dan sinergi bisnis di seluruh Pertamina Grup, mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional.
Advertisement
Sementara subholding akan menjalankan peran untuk mendorong operational excellence dengan mempercepat pengembangan bisnis dan kapabilitas bisnis existing serta meningkatkan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan yang lebih menguntungkan perusahaan.
Hari ini, seluruh proses restrukturisasi tersebut telah dirampungkan melalui penandatanganan sejumlah dokumen legal (legal end-state) dalam rangka pemisahan, pengambilalihan saham dan pengalihan bisnis untuk Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical dan Subholding Commercial and Trading.
Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Nugraha Mansury menyatakan bahwa Kementerian BUMN sebagai pemegang saham menilai bahwa penandatanganan legal end state merupakan suatu momentum dan titik awal, untuk Pertamina melakukan transformasi bisnis model, budaya kerja, digitalisasi dan terus melanjutkan investasi secara sustainable ke depannya pada sektor yang sudah direncanakan.
Tujuan utama dari terbentuknya subholding ini yakni bagaimana Pertamina sebagai perusahaan besar di Indonesia dapat memastikan bahwa Holding dan Subholding di Pertamina secara keseluruhan bisa mencapai nilai pasar sampai dengan USD 100 Billion.
“Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, menjadi visi kita bersama bahwa bentuk transformasi struktur yang hari ini kita tandatangani, tentunya membutuhkan transformasi bisnis model dan berbagai inisiatif strategis. Tapi yang paling utama budaya kerja di Pertamina pun bisa berubah. Dengan selesainya legal end state diharapkan akan bisa mempercepat proses transformasi di Pertamina,” ucap Pahala dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Milestone Penting
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan bahwa penandatanganan dokumen legal end-state ini merupakan milestone penting dalam sejarah Pertamina, karena proses transformasi bisnis yang dilanjutkan restrukturisasi organisasi sejalan dengan buku putih dan roadmap transformasi di Kementerian BUMN sudah dijalankan hampir 3 tahun.
“Ini hal yang patut kita syukuri karena Pemerintah dan seluruh stakeholder memberikan support yang luar biasa terhadap transformasi bisnis dan restrukturisasi organisasi Pertamina,” ujar Nicke.
Menurutnya, setelah terbentuknya legal and state, maka seluruh harapan stakeholders bangsa dan Negara ini bertumpu pada Pertamina.
“Sekarang saatnya kita buktikan, bahwa restrukturisasi adalah yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Saatnya kita buktikan bahwa dengan struktur baru ini, dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas dan lebih fokus dari masing-masing subholding dengan fungsi integrasi yang dilakukan holding, maka kita bisa jalankan semua agenda secara bersamaan, baik itu eksisting bisnis untuk menyediakan energi untuk seluruh negeri, maupun agenda strategis menyongsong tantangan transisi energi,” tegas Nicke.
Nicke juga berpesan kepada seluruh jajaran, untuk memperkuat soliditas dan optimis untuk membuktikan diri bahwa dengan organisasi baru ini, semuanya akan menjadi lebih baik.
“Untuk itu, mari kita tunjukan dan buktikan kepada semua pihak, bahwa amanah dan support luar biasa yang diberikan Bapak Presiden RI, Kementerian, Lembaga dan Badan terkait ini bisa kita wujudkan,” tandas Nicke.
Advertisement
