Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa visi Kemenkeu adalah untuk mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini menekankan pada aspek keuangan negara, serta dukungan fiskal Kemenkeu terhadap pencapaian seluruh 7 prioritas nasional melalui berbagai macam anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L).
"Untuk rencana kerja 2022, presiden telah menetapkan 2022 itu temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 prioritas nasional," kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI (2/9/2021).
Advertisement
Ia menjelaskan bahwa dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP), Kemenkeu memiliki keterlibatan langsung dalam 19 proyek prioritas nasional dengan anggaran Rp 479 miliar dan 52 proyek unggulan dengan anggaran Rp 474,5 miliar. Namun di luar itu, Kemenkeu juga memiliki banyak keterlibatan secara tidak langsung.
Sri Mulyani mencatat bahwa ada 33 isu strategis yang sudah diidentifikasi, dengan 834 output dan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja Kemenkeu pada tahun depan.
"33 isu strategis sudah kita identifikasikan dengan 834 output dan kegiatan yang sekarang bisa dihubungkan, dari sisi kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen," tuturnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Visi Reformasi
Terkait dengan visi reformasi, katanya, Kemenkeu pada tahun depan akan melanjutkan reformasi fiskal termasuk untuk perpajakan. Selain itu, juga turut memberikan dukungan terhadap reformasi struktural seperti di bidang pendidikan, kesehatan hingga bansos dengan dampak anggaran yang besar.
"Jadi kami selain melakukan reformasi internal , kami juga harus mendukung reformasi yang ada di K/L lain yang dampak anggarannya sangat besar. Apalagi bicara soal perubahan iklim, ternyata banyak sekali pengaruhnya kepada Kemenkeu," sambungnya.
Advertisement
Penerimaan Negara
Selain itu, dari sisi penerimaan negara, isu strategis Kemenkeu mencakup soal perpajakan seperti pemberian insentif fiskal secara terukur, serta optimalisasi PNBP dan pengelolaan SDA, aset dan dividen BUMN. Isu strategis dari program pengelolaan belanja negara termasuk peningkatan kualitas belanja dan penguatan efisiensi, serta penguatan kontrol kualitas terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Isu strategis terkait pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko di lingkup Kemenkeu pada tahun depan antara lain optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan penguatan manajemen kas untuk menjadi fiscal buffer yang andal dan efisien.
Sementara isu strategis untuk program dukungan manajemen Kemenkeu pada 2022 termasuk optimalisasi pengelolaan aset dan digitalisasi layanan Kemenkeu, serta mewujudkan organisasi dan SDM yang kolaboratif dan berbasis digital.
