Liputan6.com, Jakarta Fraksi Partai Gerindra menilai realisasi penggunaan APBN tahun 2020 oleh Pemerintah masih belum bisa bekerja maksimal.
Serapan anggaran tahun 2020 sudah mencapai 94,7 persen atau Rp 2.595,4 triliun, dari yang dianggarkan Rp 2.739,1 triliun. Namun, serapan tersebut tidak berbanding lurus dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Advertisement
"Meningkatnya serapan negara ini belum berbanding lurus dengan akselerasi perekonomian yang berkualitas," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/9/2021).
Sehingga, lanjut Edhie, Partai Gerindra menilai Pemerintah gagal dalam meredam peningkatan pengangguran dan kemiskinan saat pandemi Covid-19 terjadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020, jumlah pengangguran sebanyak 6,93 juta orang.
Begitu juga dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada September 2020 jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 27,55 juta orang. Naik 1,13 juta orang dibandingkan pada Maret 2020 atau meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.
"(Pemerintah) tidak berhasil meredam lonjakan pengangguran dan kemiskinan," kata dia.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi TKDD dan Dana Desa dalam akselerasi APBN.
Fraksi Nasdem
Di sisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta agar pemerintah meningkatkan efektivitas dalam penganggaran.
Tujuannya agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak terlalu banyak. Seperti halnya pada tahun 2020 yang menghasilkan SiLPA sebesar Rp 245,6 triliun.
"Pemerintah harus meningkatkan efektivitas dalam penganggaran sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak mengakibatkan SiLPA yang begitu besar seperti tahun 2020 sebesar Rp 245,6 triliun," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
