Komisi VII DPR Sambut Positif Permen ESDM No 19/2021 Tentang Pengusahaan Gas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasyirul Falah Amru merespon positif dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 19/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Di dalam revisi Permen ESDM itu, terdapat aturan baru yang melenyapkan skema lelang dalam pembangunan proyek pipa gas bumi oleh badan usaha atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Selain itu, Permen ESDM juga memangkas kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kita juga tentunya berharap dengan dikeluarkan permen ini pastinya didalam kondisi yang saat ini mengalami pandemi, itu pasti mempunyai tujuan, salah satunya adalah untuk lebih meningkatkan jaminan pasokan gas bumi pada konsumen penggguna pada wilayah yang belum direncanakan atau ditetapkan hak khususnya," kata Gus Falah, Selasa (7/9/2021).

Pria yang biasa disapa Gus Falah ini mengungkapkan, dengan aturan baru di Permen ESDM, konsumen akan diberikan pasokan gas dari badan usaha niaga lain.

"Hal itu akan berdampak pada peningkatann peluang usaha infrastruktur gas bumi, badan usaha atau investor," ujarnya. 

Terkait dengan peranan atau wewenang dari BPH Migas yang dihilangkan yaitu di kewajiban adanya pertimbangan BPH Migas pada setiap badan usaha yang mengajukan izin uaaha hal itu lebih pada efektivitas atau penyederhanaan regulasi.

"Jadi Kementerian ESDM ini dalam hal pertimbangan oleh BPH Migas ini masih memungkinkan jika memerlukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kalau Kementerian ESDM perlu pertimbangan ya tentunya akan akan diajak ngomong lah itu BPH Migas," ungkapnya.