Hadapi Varian Delta, Porsi BPUM Sebagai BLT UMKM Bakal Ditambah

Pemerintah Jokowi telah mempunyai strategi untuk mengantisipasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya akibat Covid-19 varian Delta.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Sep 2021, 11:42 WIB
Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan air mancur dari paralon bekas di Abah Matul, Tapos, Depok, Kamis (1/4/2021). Tahun ini, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM kembali disalurkan pada 9,8 juta pelaku usaha dengan besaran RP 1,2 juta per penerima. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Jokowi telah mempunyai strategi untuk mengantisipasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah meningkatnya kasus harian Covid-19 beberapa waktu lalu akibat varian Delta yang mudah menular.

"Bapak-ibu yang kami hormati, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah merespon risiko perlambatan laju pemulihan ekonomi," tuturnya dalam webinar bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, Kamis (9/9).

Adapun strateginya, ialah dengan menambah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun ini menjadi Rp744,75 Triliun. Menurutnya, peningkatan anggaran utamanya diperuntukkan untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

"Anggaran ini akan mengoptimalkan program kesehatan dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat," bebernya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


BPUM

Cek status kepenerimaan BPUM melalui e-form BRI di tautan eform.bri.co.id/bpum.

Salah satu bentuk implementasinya, yakni meningkatkan porsi bantuan presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk bantuan PKL.

"Ini untuk memberi dukungan bagi usaha informal guna memulihkan perekonomian saat pemberlakuan PPKM," tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya