Pengurus Baru MIPI Bakal Perkuat Ketersediaan Buku Soal Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2026. Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan kepengurusan MIPI pada 14 September 2021 tersebut bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan di Indonesia, sekaligus Bulan Gemar Membaca. 

Masih dalam momentum yang sama, kata Bahtiar, program MIPI ke depan juga akan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan buku yang berkenaan dengan ilmu pemerintahan. 

“Sejumlah pekerjaan rumah tentu harus kami selesaikan, termasuk penerbitan buku,” kata Bahtiar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Selasa (14/9/2021). 

Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan, dari hampir 271 juta penduduk Indonesia setidaknya setiap orang membutuhkan tiga buku per tahun. Artinya, setiap tahun seharusnya dibutuhkan sekitar 800 juta buku. Namun kenyataannya, terjadi kesenjangan antara ketersediaan buku dengan jumlah orang yang membutuhkan. Bahkan, menurutnya, setiap satu judul buku itu terdapat 9 orang yang mengantri untuk mendapat giliran. 

“Nah yang idealnya menurut UNESCO satu orang manusia itu paling tidak ada tiga buku, buku bacaan baru, bukankah ini gap yang jauh sekali,” ujarnya. 

Tantangan itulah yang akan dijawab oleh MIPI sebagai organisasi yang terdiri dari ilmuwan, pemerhati, dan praktisi pemerintahan. MIPI akan merancang terbitnya buku-buku pemerintahan yang akan disusun oleh pengurus dan anggota yang ada di pusat maupun daerah, hingga kampus-kampus. Karya-karya terbaik yang dihadirkan kemudian akan didistribusikan pada masyarakat.