Bea Cukai Sebut RUU Larangan Minuman Beralkohol Bentrok dengan Aturan Lain

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menilai, kajian mengenai RUU Larangan Minuman Beralkohol perlu mempertimbangkan regulasi yang sudah ada saat ini.

Sebab, Askolani mengatakan, aturan soal minuman mengandung etik alkohol (MMEA) telah banyak tertuang dalam undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan presiden (Perpres) yang kini berlaku

"Pertama dari sisi fiskal, kita ada UU Cukai termasuk untuk MMEA. Yang kami tahu juga ada UU Kesehatan, UU Pangan, UU Perindustrian, dan mungkin juga UU Perdagangan," ujarnya dalam rapat bersama Badan Legislatif DPR RI, Kamis (16/9/2021).

Selain itu, Askolani menambahkan, ada juga PP mengenai keamanan mutu dan gizi pangan, dan Perpres tentang pengendalian minuman beralkohol.

Lalu regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang turut mengatur mengenai mekanisme penggunaan alkohol untuk penggunaan obat tertentu.

"Semangat daripada RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, padangan kami kalau bisa pertama adalah kalau bisa harmonis dengan regulasi yang sudah ada," imbuhnya.

Lebih lanjut, Askolani menerangkan detil aturan peredaran minuman beralkohol yang tertera dalam UU Cukai. Di dalamnya sudah mengatur proses pra produksi melalui pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sesuai izin usaha dan persyaratan lain, lalu soal penetapan tarif dan permohonan pita cukai.

"Kemudian sisi produksi ada kewajiban pra produksi, ada beban pungutan PPN, PPh dan cukai, kemudian regulasi ketentuan pungutan pita cukai dan kewajiban catatan dan pembukuan daripada itu," papar Askolani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.