Komnas HAM: Jokowi Masih Berwenang Selesaikan Polemik TWK KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berwenang menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terkait peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Presiden masih berwenang dan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan TWK KPK," kata Komisioner Komnas HAM, Chaerul Anam dalam siaran persnya, Kamis (16/9).

Anam menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait TWK KPK. Namun putusan itu berbeda dan tidak bisa disandingkan dengan temuan faktual Komnas HAM maupun rekomendasinya.

"Oleh karenanya, temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM masih berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kedua putusan tersebut," kata Anam.

Apalagi sejak awal, Anam menjelaskan bahwa Komnas HAM tidak mempersoalkan norma terkait alih status yang menjadi pokok dalam kedua putusan baik MA maupun MK.

"Selain itu, kedua putusan tersebut juga tidak menyentuh sama sekali temuan faktual dan rekomendasi Komnas HAM ataupun tidak menjadikan temuan dan rekomendasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan yang diambil," jelasnya.

Dengan demikian, Anam berharap rekomendasi Komnas HAM bisa menjadi pijakan Presiden Jokowi menyelesaikan polemik TWK KPK dengan tetap menghormati putusan MK dan MA.

"Hal ini sebagai wujud tata kelola negara konstitusional. Fakta-fakta adanya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK tersebut penting untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Komnas HAM oleh Presiden," katanya.