WhatsApp Keberatan Dijatuhi Denda Rp 3,8 Triliun oleh Uni Eropa

Menurut WhatsApp, UU GDPR 2018 tersebut memungkinkan DPC untuk terlibat dalam bentuk administrasi peradilan adalah hal yang tidak diizinkan dan bertentangan dengan konstitusi Irlandia.

Pihak WhatsApp juga mengatakan, pengenaan denda sebesar Rp 3,8 triliun merupakan pengenaan sanksi pidana. Mereka mengklaim, besaran denda merupakan gangguan terhadap hak konstitusional WhatsApp.

WhatsApp juga menyatakan, haknya atas prosedur yang adil telah dilanggar. Selain itu, perusahaan juga menyebut, UU GDPR 2018 tidak menyediakan hak banding terkait semua temuan DPC yang menentangnya.

Pasalnya, proses banding terbatas yang terkandung dalam UU 2018 hanya memungkinkan WhatsApp untuk mengungkapkan keberatan atas denda administrasi.

WhatsApp menyebut, bagian dari UU 2018 ini melanggar pasal 6 ECHR, yang menyatakan bahwa tiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen.

WhatsApp juga keberatan karena DPC yang membuat keputusan untuk membuka penyelidikan kepada WhatsApp bukan merupakan pengadilan independen dan tidak memihak.

WhatsApp juga telah mengajukan banding hukum kepada Pengadilan Irlandia, menentang putusan DPC. WhatsApp dalam proses judicial review terhadap DPC berupaya untuk membatalkan keputusan denda DPC yang dijatuhkan Agustus lalu.

Kendati demikian, penyelesaian masalah ini ditunda ke bulan Oktober 2021.

Sebelumnya, Agustus lalu, Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) mengenakan denda 225 juta euro (sekitar Rp 3,8 triliun) kepada WhatsApp karena dinilai melanggar aturan perlindungan data Uni Eropa.

Data Protection Commission (DPC) di Dublin, Irlandia mengumumkan keputusan itu pada hari Kamis waktu setempat, usai melakukan penyelidikan tiga tahun terhadap WhatsApp. 

Dikutip dari The Guardian, Jumat (3/9/2021), langkah tersebut memaksa aplikasi perpesanan milik Facebook itu untuk memperbaiki kebijakan perlindungan data pribadi.

Denda itu merupakan jumlah terbesar yang pernah dikenakan DPC dan denda terbesar kedua yang dikenakan kepada perusahaan teknologi di bawah aturan Uni Eropa.

DPC mengatakan, WhatsApp telah melakukan pelanggaran berat dan serius terhadap peraturan perlindungan data umum atau General Data Protection Regulation (GDPR), sebuah aturan tentang transparansi yang mulai berlaku sejak 2018.

"Ini termasuk informasi yang diberikan kepada subjek data tentang pemrosesan informasi antara WhatsApp dan perusahaan Facebook lainnya," kata DPC dalam sebuah pernyataan.

Dalam putusan setebal 266 halaman, Komisioner Helen Dixon mengatakan, WhatsApp hanya memberikan 41 persen informasi yang ditentukan kepada penggunanya.

Sementara mengutip Tech Crunch, penyelidikan yang dilakukan mempertimbangkan apakah WhatsApp memenuhi kewajiban transparansi kepada pengguna dan non-pengguna layanannya atau tidak.

Sebagai contoh, WhatsApp bisa mengunggah nomor telepon non-pengguna jika pengguna setuju untuk memasukkan kontak mereka yang berisi data pribadi orang lain.

(Tin/Isk)