Liputan6.com, Jakarta Bupati Bogor Ade Yasin mendukung kebijakan pemerintah memberlakukan ganjil genap untuk menurunkan kepadatan di jalur Puncak.
"Karena memang sudah 36 tahun kita melaksanakan one way, mudah-mudahan dengan ganjil genap akan ada perubahan dan perbaikan," ujar Ade Yasin, Sabtu (18/9/2021).
Advertisement
Namun melihat realitanya, masih terjadi kemacetan di kawasan Puncak meskipun sedang diberlakukan ganjil genap. Karena itu, Ade mengatakan perlu ada solusi lain selain ganjil genap dan one way.
"Walaupun ganjil genap diberlakukan, tetapi harus dipikirkan solusi lain. Karena kalau tetap begini, ada potensi yang hilang," kata politisi PPP itu.
Menurutnya solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan di Puncak yaitu membangun jalur Puncak II. Ia menilai kawasan Puncak II juga memiliki potensi yang sangat baik dan aksesnya bisa langsung tersambung ke daerah Cianjur.
"Hari ini Bupati Cianjur juga sangat mendorong solusi untuk kemacetan adalah Puncak II. Area wisata dimulai dari Gadog, Bogor sampai Cianjur juga banyak lokasi wisata yang tentunya butuh perhatian khusus bagi kedua daerah ini," terangnya.
Posisi Cianjur, lanjut Ade, sangat terjepit akibat imbas kemacetan lalu lintas yang datang dari arah Puncak, Bogor dan kemacetan dari arah Bandung.
"Kota bogor juga kebagian tumpahan ya, ketika lakukan penyekatan atau ada kendaraan kena ganjil genap, larinya ke Kota Bogor jadi kena macet juga," terangnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalur Puncak II, yang digagas oleh Bupati Bogor sebelumnya Rachmat Yasin.
"Kami ingin semua mendorong ini karena manfaatnya juga untuk daerah lain seperti Karawang, Bekasi bahkan Provinsi DKI dan Banten," terangnya.
Ade berjanji bersedia menyiapkan lahan apabila pemerintah pusat merealisasikan pembangunan infrastruktur jalur Puncak II.
"Untuk urusan tanah biar kami yang bereskan, termasuk yang cianjur juga sudah selesai, hanya tinggal infrastrukturnya yang harus dibangun segera," ujar Ade.
Sulit Direalisasi
Untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Puncak II, lanjut Ade, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Menurutnya, untuk skala nasional dengan besaran anggaran Rp 5 triliun sangat kecil, apalagi manfaatnya juga sangat besar bagi masyarakat luas.
"Tapi entah kendalanya ada di mana, karena setiap kami ajukan ini dan jawabannya belum pasti. Bagi kami tidak ada problem, mungkin di sana anggarannya belum turun, saya juga engga tahu persoalannya apa sehingga sulit sekali (direalisasi)," pungkas Ade.
Advertisement
