Indonesia Siap Jadi Regional Hub Vaksin hingga Presidensi G20 2022 Sektor Kesehatan

Pertemuan Menteri Kesehatan G20 tahun 2021 mengadopsi Deklarasi Menteri Kesehatan yang berisikan komitmen dalam mengatasi dampak pandemi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup kesiapan untuk krisis kesehatan di masa depan, strategi global untuk meningkatkan akses yang merata terhadap alat diagnostik, obat, dan vaksin.

Pembahasan fokus merekomendasikan penjajakan pembiayaan global dalam mendukung sistem kesehatan global. Hal ini sejalan dengan usulan Indonesia untuk mewujudkan instrumen pooling of global resource.

Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Indonesia juga mendorong reformasi sistem kesehatan global mencakup penguatan peran sentral WHO dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi, deteksi dan peringatan dini, berbagi informasi secara cepat, serta penerapan pendekatan One Health untuk kesehatan manusia-hewan-dan lingkungan sebagai upaya menciptakan sistem yang kuat dan tangguh.

Indonesia juga menekankan pentingnya pencegahan dan manajemen penyakit menular dan tidak menular serta investasi terhadap kesehatan anak dalam mendukung pencapaian SDGs yang terhambat akibat pandemi COVID-19.

Pertemuan Menteri Kesehatan G20 tanggal 5-6 September 2021 menghasilkan Deklarasi Menteri Kesehatan G20 yang memuat komitmen atas pemulihan pasca pandemi COVID-19, kolaborasi penanganan pandemi, pendekatan One Health untuk kesehatan manusia-hewan-lingkungan, dan akses terhadap farmasi dan alat kesehatan yang mudah dan cepat.

Menkes Budi Gunadi Sadikin turut mengusulkan pembentukan kumpulan sumber daya global yang dapat cepat disalurkan ke negara-negara yang menghadapi krisis kesehatan dan membutuhkan bantuan segera. Mekanisme pembiayaan baru untuk keadaan darurat kesehatan global.

Miisal, penggunaan di industri keuangan, yang mana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) membantu negara yang menghadapi krisis moneter. Selain bantuan keuangan, sumber daya dalam kumpulan global dapat mencakup tabung oksigen dan alat pelindung diri. 

"Dalam keadaan darurat, pencairan sumber daya ke negara-negara yang membutuhkan harus dilakukan secara cepat dan adil. Instrumen seperti itu harus dikembangkan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan semangat solidaritas global," kata Budi dalam salinan pidato, yang dikutip The Straits Times.

Kerja sama sumber daya global di atas harus didasarkan pada partisipasi proporsional dari negara-negara. Yang terpenting adalah tidak saling mengorbankan. Terlebih lagi melihat beberapa negara di Afrika dan Asia menunjukkan respons terlambat saat dilanda lonjakan kasus COVID-19.

Ini karena mereka enggan untuk segera menerapkan pembatasan pergerakan yang ketat demi menahan penyebaran virus Corona karena biaya bantuan sosial tinggi.

Poin penting yang disampaikan Menkes Budi Gunadi dalam acara G20 Health Ministers di Roma dalam artikel The Straits Times berjudul, Indonesia proposes global pool of resources for health crises, yang dipublikasikan pada 10 September 2021.

Hasil G20 Health Ministers di Roma pada 5-6 September 2021 menghasilkan deklarasi bersama. Sejumlah poin dalam deklarasi juga sebagaimana yang disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Bahwa Indonesia turut aktif berperan mengatasi krisis kesehatan global, terutama dampak pandemi COVID-19 dan menuju pemulihan kesehatan.

Isi deklarasi yang berjudul Declaration of The G20 Health Ministers in Rome 5-6 September 2021, di antaranya:

Pemulihan Kesehatan dan Berkelanjutan

• Kami menyadari dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang sangat merusak dari pandemi terhadap kemajuan menuju pencapaian SDGs. Kami mencatat analisis dari OECD dan WHO dalam Position  Paper  on  Healthy  and Sustainable Recovery yang dihasilkan dari Presidensi G20 Italia, yang menunjukkan bagaimana pencapaian yang diperoleh dengan susah payah dalam proses menuju SDGs. 
• Kami bertekad untuk mempercepat kemajuan dalam SDGs terkait kesehatan untuk memastikan bahwa dunia lebih siap mencegah, mendeteksi dan merespons keadaan darurat kesehatan di masa depan. Kami juga menegaskan kembali pentingnya pencapaian kemajuan menuju SDGs untuk Rakyat, Planet, Kesejahteraan, Perdamaian dan Kemitraan.
• Kami berkomitmen mempromosikan pemulihan yang sehat dan berkelanjutan yang dibangun untuk mencapai dan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) dengan memperkuat kesehatan masyarakat dan berfokus pada perawatan kesehatan primer dan mengatasi dampak determinan kesehatan sosial, ekonomi dan lingkungan.
• Kami menyadari bahwa keuntungan penting diperoleh dengan mengintegrasikan lebih lanjut kesehatan digital, termasuk melalui: meningkatkan sistem informasi kesehatan, dan pertukaran informasi dengan cara yang menghormati privasi pasien; meningkatkan data, mekanisme analisis dan pelaporan, dengan mendorong dan mendukung interoperabilitas alat kesehatan digital. 
• Kami akan berusaha untuk meningkatkan kualitas perawatan, termasuk keselamatan pasien melalui pencapaian yang berpusat pada orang, sistem kesehatan berbasis nilai yang lebih responsif gender dan lebih tangguh.

Membangun Satu Ketahanan Kesehatan

• Kami menyambut baik peran WHO dan Negara-negara Anggota untuk membantu negara-negara memperkuat kesehatan masyarakat inti mereka kapasitas untuk surveilans dan respon penyakit; dan kami mencatat pembentukan One Health High Level Expert Panel (WHO, FAO, OIE, dan UNEP serta Independent Panel on Evidence for Action terhadap AMR, yang didirikan oleh  FAO, OIE, dan WHO, WHO’s Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence.
• Kami menyambut pembaruan yang diberikan oleh WHO untuk membangun jaringan pengawasan patogen internasional yang akan memungkinkan deteksi varian yang menjadi perhatian dan ancaman patogen di masa depan. 
• Kami berkomitmen untuk mengoperasionalkan pendekatan One Health di semua tingkatan, dan secara kolektif mendukung pengembangan dengan WHO, OIE, FAO dan UNEP dari strategi bersama, termasuk rencana kerja bersama One Health meningkatkan pencegahan, pemantauan, deteksi, pengendalian dan penahanan wabah penyakit zoonosis dengan visi dan komitmen bersama untuk memajukan aksi kolektif dalam implementasi One Health. 

Respons Koordinasi dan Kolaborasi 

• Pandemi COVID-19 telah menyoroti pentingnya berinvestasi dan melindungi sumber daya yang memadai dan terlatih tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, mengatasi kekurangan global, meningkatkan produktivitas kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam menghadapi risiko kesehatan dan keadaan darurat serta kapasitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi di tingkat nasional dan lokal. 
• Kami mencatat analisis yang diberikan oleh Presidensi bekerja sama dengan WHO dan OECD dalam Briefing Paper tentang tanggapan terkoordinasi dan kolaboratif tentang cara mengatasi kesenjangan dan kekurangan disorot oleh pandemi yang berfokus pada transformasi digital, memperkuat rantai pasokan, dan kesehatan tenaga kerja. Kami bertujuan mendukung mekanisme multilateral, seperti WHO untuk memfasilitasi bantuan dan respons kapasitas.
• Kami menegaskan kembali komitmen Global Health Summit untuk berinvestasi dalam kesehatan dan perawatan di seluruh dunia tenaga kerja, untuk menghasilkan tiga kali lipat dari kesehatan yang lebih baik, percepatan pembangunan, dan kemajuan dalam inklusi sosial dan kesetaraan gender, dengan mengembangkan kompetensi yang diakui bersama melalui pendidikan dan pelatihan. Kami menyadari peran kunci dan sentral dari tenaga kesehatan.
• Pesatnya penyebaran SARS-CoV-2 pada tahun 2020 dan tingginya proporsi kasus yang memerlukan perawatan medis menyebabkan lonjakan permintaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu yang tidak tertandingi. Kami mengenali kebutuhan mendesak untuk mengatasi kerentanan dan untuk menghilangkan hambatan WTO yang tidak konsisten yang membahayakan efektivitas operasi rantai pasokan untuk barang-barang medis penting, yang telah terpapar oleh pandemi.
• Kami menyoroti kebutuhan untuk memperkuat ketahanan mereka untuk menanggapi keadaan darurat di masa depan. Penting untuk mempromosikan keterbukaan, rantai pasokan global yang tangguh, terdiversifikasi, aman, efisien, dan andal di seluruh rantai nilai yang terkait dengan kesehatan, dan kebijakan perdagangan, pengadaan, dan kesehatan masyarakat transparan untuk memfasilitasi kelancaran arus barang-barang. 
• Pandemi COVID-19 telah mengekspos kelemahan fungsi sistem perawatan kesehatan dan perawatan pencegahan. Rakyat terkena kerentanan, termasuk mereka yang hidup dengan kondisi kronis, orang tua dan mereka yang hidup dalam jangka panjang perawatan, lebih rentan terhadap komplikasi dan kematian akibat COVID-19. Mereka juga menghadapi tantangan tidak langsung yang signifikan dampak kesehatan karena negara-negara telah melihat gangguan dalam pelayanan kesehatan rutin dan esensial untuk mengelola lonjakan COVID-19 kasus.  Ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat pelayanan perawatan kesehatan primer dan imunisasi rutin, yang penting untuk pencegahan, dan menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat non-COVID-19 serta sesuai dengan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan untuk menghadapi keadaan darurat kesehatan.

Vaksin yang dapat Diakses, Terapeutik, dan Diagnostik

• Universal Health Coverage (UHC) sangat penting dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan mempromosikan lebih banyak lagi masyarakat yang inklusif dan lebih adil. Kami mengingat kembali komitmen mencapai UHC, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas dan program pencegahan penyakit, dan akses ke pelayanan kesehatan yang aman, efektif, berkualitas dan obat-obatan esensial dan vaksin yang terjangkau untuk semua.
• Kami mendorong upaya kolaboratif untuk mengembangkan strategi global bersama untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan pemerataan vaksin, terapi, namun tidak terbatas pada, oksigen medis – dan diagnostik, mempertimbangkan proses Negara Anggota WHO yang sedang berlangsung untuk memeriksa penguatan keadaan darurat kesehatan kesiapsiagaan dan respons. 
• Terapi adalah bagian penting dari respons COVID-19, dan kita harus bekerja dengan erat bersama-sama mengembangkan terapi COVID-19 dan membuatnya dapat diakses dan memastikan pekerjaan menuju distribusi yang adil untuk populasi yang lebih luas, termasuk mereka yang belum divaksinasi, dan orang-orang dalam situasi rentan, khususnya para migran dan pengungsi. Uji klinis berkualitas tinggi dan berukuran memadai adalah cara utama untuk menghasilkan bukti yang dapat ditindaklanjuti, menginformasikan vaksin dan terapi mana yang aman dan efektif. Kami akan mendukung sains untuk memperpendek siklus pengembangan vaksin, perawatan, dan pengujian yang aman, dan efektif dari 300 hari menjadi 100 hari.

Terkait Presidensi G20 tahun 2022 di sektor kesehatan, yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar tersebut, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan perlunya kebijakan dan instrumen global tentang protokol kesehatan serta penguatan sumber daya. 

“Indonesia juga akan melanjutkan kerja keras yang telah dibangun oleh Presidensi (tuan rumah) sebelumnya, Italia dan Arab Saudi untuk memastikan dunia yang lebih aman, tangguh dan sehat bagi generasi berikutnya,” tegasnya sebagaimana keterangan resmi Kementerian Kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia saat penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia pada akhir Oktober 2021.

Selanjutnya, Indonesia akan resmi menjadi tuan rumah Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger (Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat). 

Presidensi G20 selama 2021-2022 ini merupakan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah G20. Pemerintah Indonesia pun berfokus mencapai tingkat kematian akibat COVID-19 kurang dari 2 persen, kasus aktif kurang dari 100.000 kasus, dan positivity rate kurang dari 5 persen sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada Presidensi Indonesia nanti, Budi Gunadi juga mendorong pentingnya penguatan global health architecture, seperti kebijakan dan instrumen global untuk protokol Kesehatan yang aman dan terstandarisasi secara internasional agar mempermudah perjalanan internasional.