Liputan6.com, Bangkok - Ratusan pengunjuk rasa melewati jalan-jalan Bangkok pada Minggu (19/9) untuk memperingati 15 tahun kudeta militer yang menggulingkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Miliarder mantan perdana menteri yang sekarang tinggal di pengasingan, tetap menjadi tokoh terkemuka dalam politik Thailand sejak militer menggulingkan pemerintahannya pada 19 September 2006. Demikian seperti mengutip Channel News Asia, Senin (20/9/2021).
Advertisement
Para pengunjuk rasa membunyikan klakson mobil untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, seorang mantan panglima militer yang berkuasa dalam kudeta tahun 2014.
"Lima belas tahun telah berlalu, kami masih di sini untuk berjuang," teriak Nattawut Saikuar, seorang politisi yang sudah lama berhubungan dengan Thaksin, kepada pendukung yang mengibarkan bendera "Kick out Prayut".
"Tidak peduli berapa banyak kudeta yang terjadi, itu tidak dapat menghentikan kita ... Tidak peduli seberapa bagus kapasitas tank mereka, itu tidak dapat menghentikan hati rakyat yang berjuang."
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kudeta di Thailand
Thailand telah mengalami lebih dari selusin kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932 oleh militernya yang senang melakukan kudeta - sering dilakukan atas nama melindungi keluarga kerajaan yang kuat.
Kebangkitan Thaksin ke tampuk kekuasaan didorong oleh apa yang disebut "Kaus Merah", sebagian besar pendukung kelas pekerja yang memujanya atas kontribusi populis seperti menerapkan sistem perawatan kesehatan universal. Tapi dia dibenci oleh para elit Bangkok dan militer yang kuat, dan telah menghadapi serangkaian tuduhan korupsi.
Pengaruhnya dalam politik yang bergantung pada patronase Thailand meresap ke kerajaan bahkan setelah penggulingannya - saudara perempuannya Yingluck adalah perdana menteri berikutnya, sebelum dia juga digulingkan dalam kudeta 2014 yang dipimpin oleh panglima militer yang saat itu dikuasai Prayut.
Jenderal itu kemudian menjadi perdana menteri dalam pemilihan 2019 yang diatur di bawah Konstitusi baru yang ditulis oleh junta-nya.
Advertisement
