Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong Pos Indonesia dan dan Himpunan Bank- Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan. Mensos meminta memenuhi hak-hak KPM sebelum pekan ketiga September.
"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum minggu ketiga September. Kasihan KPM itu, Pak. Tidak ada yang sulit, Pak, kalau kita bersungguh-sungguh," kata Mensos dalam pertemuan pemadanan data di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (16/9/2021).
Advertisement
Mensos menyampaikan pesan ini dalam pertemuan dengan perwakilan PT Pos Indonesia, Himbara, para pejabat eselon l Kemensos, staf khusus menteri, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Ida Oetari, Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP Iwan Taufiq Purwanto, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palangkaraya.
Dalam pertemuan ini, masukan yang diterima Mensos hampir sama dengan pertemuan yang digelar di Kalimantan Selatan. Salah satunya terkait proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa dan sungai.
Untuk mengatasi kendala tersebut Mensos meminta petugas dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT.
"Saya minta kita mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," kata Mensos.
Kepada semua pihak terkait, Mensos meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya saat diketahui bahwa bansos tidak sampai karena alamatnya tidak diketahui, Mensos meminta agar tidak lantas bantuan tidak disalurkan.
"Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan dosa kita. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," katanya.
Usaha Mendekatkan Pelayanan
Untuk itu, Mensos juga meminta agar instansi terkait untuk mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
"Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Mensos.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalteng. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, adanya pendataan ganda, dan prosedur yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM, PKH maupun BPNT.
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya," tegas Mensos.
Advertisement
