Emiten RS Royal Prima Buyback Saham Rp 10 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Royal Prima Tbk (PRIM), emiten rumah sakit  berencana membeli kembali saham Perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEl). Aksi ini merujuk pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Dalam keterbukaan informasi Bursa, Perseeroan akan melakukan pembelian kembali (buyback) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 10 miliar.

Sesuai dengan SEOJK No. 3/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20 persen dari jumlah modal disetor. Serta dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5 persen  dari modal disetor dalam Perseroan.

Pembelian kembali saham (buyback) akan dilakukan secara bertahap dalam perkiraan periode 22 September 2021 – 22 Desember 2021 menggunakan dana yang telah disiapkan Perseroan. Aksi ini juga akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan.

"Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan menggunakan dana yang telah dicadangkan tersendiri, sehingga tidak akan mengganggu pendapatan Perseroan," ujar manajemen Perseroan, dikutip Selasa (21/9/2021).

Manajemen Perseroan yakin pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara material, karena hingga kini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai treasury stock dengan jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham.

Pengalihan saham akan dilaksanakan setelah 30 hari sejak pembelian kembali saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) POJK No. 2/2013.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Perseroan dapat sewaktu‐waktu melakukan pengalihan atas saham hasil Pembelian Kembali sesuai dengan cara pengalihan yang telah ditetapkan dalam Pasal 9, POJK No. 2/2013 dan dengan memperhatikan peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.