Pidato di Sidang Umum PBB, Ini 4 Poin yang Disampaikan Jokowi

Presiden Jokowi menyampaikan pidato secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/9/2021) waktu Indonesia.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 23 Sep 2021, 12:43 WIB
Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). "Harapan besar masyarakat dunia harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas," jelas Jokowi. (UN Web TV via AP)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/9/2021) waktu Indonesia. Ada empat hal yang disampaikan Jokowi dalam sidang umum PBB.

Pertama, Jokowi mengajak semua negara untuk memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Dia melihat saat ini kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19 sangat timpang.

Salah satunya, soal vaksinasi Covid-19 yang sangat timpang. Padahal, kata Jokowi, semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi no one is safe until everyone is atau tak ada seorang pun yang selamat sampai semuanya selamat.

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Jokowi menilai perlunya seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurut dia, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global.

Mulai dari, pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelas Jokowi.


Kedua, soal pemulihan ekonomi global

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyampaikan, jaminan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas harus terus ditegakkan. (Eduardo Munoz/Pool Photo via AP)

Kedua, Jokowi menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali. Oleh sebab itu, antarnegara harus bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.

Dia menyampaikan Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

"Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," ujar dia.


Ketiga, komitmen Indonesia soal iklim

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyampaikan pidatonya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. (Eduardo Munoz/Pool Photo via AP)

Ketiga, Jokowi menuturkan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Namun, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

"Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara," ungkap Jokowi.


Keempat, soal Intolerasi hingga marginalisasi perempuan

Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyebut potensi kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik Myanmar harus jadi fokus bersama. (UN Web TV via AP)

Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Jokowi menekankan perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Lebih jauh, dia menyinggung soal potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar. Jokowi memandang hal ini harus menjadi agenda semua negara.

Pemimpin ASEAN sendiro telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Poins Consensus terkait kondlik di Myanmar. Hanya saja, implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

"Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia," tutur Jokowi.

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya