Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang sangat kentara antara negara-negara di dunia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ada yang cepat tapi tidak sedikit yang lambat dalam mengatasi COVID-19.
"Kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is. Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani COVID-19, termasuk vaksinasi sangat timpang," ujar Jokowi saat Sidang Majelis Umum PBB ke-76 pada Kamis, (23/9/21).
Advertisement
Jokowi mengatakan, politisasi dan diskriminasi terhadap vaksinasi hingga saat ini masih terjadi. Hal tersebut kemudian harus didorong dengan langkah-langkah nyata.
Ia pun menyampaikan bahwa negara-negara harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan nasional.
"Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenaga kesehatan secara cepat, dan merata di seluruh negara," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyampaikan bahwa saat ini dibutuhkan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas tingkat batas negara. Seperti kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali. Serta didukung dengan usaha antar negara untuk bisa bekerja sama dan membantu untuk pemulihan ekonomi.
"Proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia, di banyak negara," kata Jokowi.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Standar protokol kesehatan dunia
Pada hari sebelumnya, Jokowi menghadiri Global COVID-19 Summit. Dalam kesempatan tersebut, ia telah menyinggung tentang standarisasi untuk protokol kesehatan dunia. Hal tersebut disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
"Kita perlu menyusun protokol kesehatan yang standar agar semua aktivitas global, baik itu transportasi, pertemuan atau acara lainnya bisa mengikuti protokol standar yang sama," kata Budi dalam jumpa pers ditulis Kamis (23/9/2021).
Protokol kesehatan global ini sama seperti penggunaan paspor yang bisa digunakan sebagai syarat memasuki suatu negara. Agar nantinya bisa mempermudah akses untuk keluar masuk negara.
"Sama seperti protokol kesehatan harus kita standarisasikan agar memudahkan pergerakan orang ke seluruh dunia," ujar Budi.
Standarisasi protokol kesehatan global juga dilatarbelakangi oleh Indonesia yang ditetapkan dalam Presidensi G20 pada tahun 2022 mendatang. Jokowi mengungkapkan bahwa pada tahun ini kesempatan tersebut memiliki tema Recover Together, Recover Stronger.
"Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan, dan pulau-pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan," ujar Jokowi.
Advertisement
