HEADLINE: Uji Coba Penerapan Aplikasi PeduliLindungi di Pasar Rakyat, Pengawasannya?

Masyarakat dan pedagang adalah yang menjadi objek dari kebijakan ini. Diakui bila keberadaan aplikasi akan mampu mendorong kesadaran vaksinasi masyarakat. Hal itu karena status vaksinasi akan terbaca melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat aktivitas di pasar tradisional.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang pun menyambut baik wacana penerapan aplikasi ini.

“Sangat efektif, di samping untuk mengurangi kekhawatiran atau ketakutan warga, dapat meningkatkan kesadaran untuk segera di vaksin bagi yang belum,” kata dia saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Hal ini juga bisa meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengunjung ke pasar tradisional. Mengingat masih banyak konsumen ibu-ibu yang ragu berbelanja ke pasar tradisional. Penerapan aplikasi  ini bisa memantik kedatangan pengunjung yang berdampak positif ke pedagang  pasar.

Namun dia mengingatkan pemerintah dan pengelola pasar perlu memastikan sarana prasarana yang dibutuhkan. Selain itu terlebih dulu sosialisasi kepada pengunjung hingga pedagang pasar.

Sama seperti Sarman, sejumlah pedagang juga hal yang sama. Bahkan mereka berharap apa yang sudah diwacanakan pemerintah tidak sekadar pencitraan semata. Bisa diartikan perlu ada penerapan yang konsisten dan sesuai dengan aturan.

Kata Pedagang

Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar, Ngadiran menekankan terkait sarana prasarana yang akan digunakan apakah sudah bisa memadai pelaksanaan wacana tersebut atau belum.

Penggunaan QR Code PeduliLindungi di pasar-pasar tersebut memang masih bisa diterapkan. Tapi tidak untuk pasar rakyat di pelosok daerah, yang terlalu banyak memiliki pintu keluar-masuk.

"Saya tidak setuju. Sekarang pasar kalau di kota boleh dikatakan demikian. Kalau di BSD pintunya jelas pintu keluar-masuknya. Pasar lain pintu keluar-masuknya tidak teratur," kata

Untuk itu, Ngadiran menekankan implemenasi hal tersebut bisa saja dilakukan di lingkungan-lingkungan pasar yang telah sesuai dengan standar penerapan hal tersebut.

Misalnya, dari kesiapan keandalan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang menjadi syarat aktivitas di wilayah pasar tersebut. Hingga pada sektor pengawasan penerapan aturan tersebut.

Kemudian, baik pemerintah, manajemen pasar, dan pihak terkait perlu segera memenuhi syarat pelaksanaan di berbagai aspek di pasar-pasar lainnya.

Keraguan sejatinya masih ada di hati Ngadiran. Masih banyak faktor yang belum bisa dipenuhi pedagang maupun pengunjung pasar rakyat, yang dikhawatirkan berdampak kebijakan menjadi tidak efektif.

“Saya belum yakin karena belum semua pedagang dan pengunjung punya HP Android (smartphone), jangan malah buat sepi omzet pedagang,” tukasnya.

Pengelola Pasar Tanah Abang, Herry Supriatna memastikan dukungan untuk aturan ini. Meski dia masih memberi beberapa catatan.

Salah satu yang jadi kendala seperti di Pasar Tanah Abang, adalah banyak pintu masuk sebagai akses. Bahkan, jika tetap diterapkan,memerlukan banyak personil untuk pengawasan. Itu artinya, akan membutuhkan biaya yang tak sedikit.

"Pasti ada penambahan biaya karena butuh personil tambahan, tapi yang paling krusial adalah pengunjung yang semakin menurun karena kesulitan untuk masuk ke pasar," lanjutnya.

Di Pasar Badung, Mendag Lutfi mengakui jika kesuksesan implementasi aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat sangat tergantung pada kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengendalian Covid-19.

Serta kesiapan SDM pengelola pasar rakyat, khususnya dalam sosialisasi, pemeriksaan, dan pemantauan penerapan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, diperlukan kesiapan sarana prasarana pencegahan Covid-19 di pasar rakyat, seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan masker.

Anggota dewan ikut angkat bicara tentang aturan ini. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo yakin aturan ini efektif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

"PeduliLindungi saat ini masih paling efektif, meskipun kita akui teknologi PeduliLindungi ada kekurangan, tapi sampai saat ini aplikasi tersebut bagus untuk bantu pengendalian Covid-19," kata dia saat dikonfirmasi.

Namun, kembali dia mengingatkan tentang keterbatasan para pembeli dan penjual di pasar rakyat. Tidak semua memiliki ponsel pintar. Pemerintah diingatkan hal ini dan diminta mencarikan solusi agar tidak terjadi gejolak.

Dia mengusulkan beberapa alternatif bisa diambil bagi mereka yang tidak memiliki ponsel pintar. Misalnya cukup memakai keterangan atau sertifikat vaksin Covid-19.

"Seperti ke tampat lain misal mal tetap harus prokes periksa suhu, misal tidak punya smartphone, misal pakai surat keterangan, atau sertifikat vaksin, pemerintah jangan harus terbuka dan tetap carikan solusi," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher ikut menyoroti rencana uji coba aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat. Kembali lagi perihal tak semua pedagang maupun pembeli mempunyai smartphone atau ponsel pintar.

Politikus PKS ini mengaku heran lantaran penerapan aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat baru diterapkan saat ini. Sementara aturan serupa sudah berlaku di mal, dan supermarket yang aktivitasnya sama seperti pasar pasar rakyat di mana ada transaksi jual beli dan kerumunan orang.

"Seharusnya sejak awal pemerintah mengantisipasi hal ini, aneh rasanya jika mal diwajibkan pakai aplikasi PeduliLindungi sementara pasar rakyat tidak," kata Netty.

Dia juga mengingatkan, bahwa aplikasi PeduliLindungi sebagai alat tracking masih memiliki kekurangan dan harus segera diperbaiki.

Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Ngadiran mengusulkan agar pemerintah mau memfasilitasi para pedagang pasar dengan bukti fisik hasil vaksin ketimbang memakai aplikasi digital.

"Kenapa harus pakai aplikasi, kan bisa itu yang hasil printer-nya difotokopi, dilaminating, dibikin yang model ukuran KTP. Kemudian dibantu dibuatkan, disuruh bawa, kan tidak harus dengan aplikasi PeduliLindungi," ujarnya kepada Liputan6.com.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan tentang, edukasi yang harus lebih dulu dilakukan pemerintah sebelum menerapkan kebijakannya. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya penggunaan PeduliLindungi.

Para pemangku kepentingan diminta menyiapkan dahulu sarana dan prasarana. Tidak hanya soal aplikasinya tetapi kesiapan penanganan bila nantinya terdapat pedagang atau pembeli yang terdeteksi positif Covid-19.

"Pengelola pasar itu harus menyediakan: pertama, tempat tindak lanjut seperti posko atau tempat gugus tugas COVID-19 di sana (pasar). Jadi kalau misalnya ada seseorang yang (di aplikasi PeduliLindungi) terdeteksi merah atau hitam bisa segera menghubungi rumah sakit atau nakes untuk ditangani," kata Trubus kepada Liputan6.com.

"Jadi harus ada sikap responsif dari pengelola pasar," imbuhnya.

Pengelola pasar dikatakan harus bisa menjaga kesadaran masyarakat untuk menyadari bila salah satu terdeteksi merah (di aplikasi PeduliLindungi) meski merasa sehat, sebaiknya tidak beraktivitas terlebih dulu di pasar.

"Harus ada edukasi dulu, kalau belum bisa (menggunakan aplikasi PeduliLindungi) baiknya sementara tetap menunjukkan surat keterangan vaksinasi dan kesehatan," jelas dia.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Media Wahyudi Askar mengingatkan, tidak semua padagang dan pembeli yang berkunjung di pasar rakyat memiliki literasi yang sama.

“Rendahnya kepercayaan masyarakat pada berbagai langkah yang diinisiasi pemerintah juga menjadi kendala,” imbuh dia.

Meski dia mengakui rencana penerapan teknologi digital selama pandemi adalah sebuah keharusan. Tetapi langkah itu tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari kesiapan masyarakat, keamanan data hingga integrasi layanan.

Untuk itu, kebijakan mengenai penerapan aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat ini harus melihat masyarakat Indonesia lebih luas.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut mengkritisi rencana penggunaan aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat.

Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno mengatakan, penerapan aturan jangan hanya di satu wilayah semata, seperti DKI Jakarta.“Harus dipikirkan bagaimana, apakah applicable juga di daerah atau tidak,” tegas dia.

Kondisi daerah lain dinilai belum bisa mengejar standar yang berlaku di DKI Jakarta. Misalnya, pada tingkat kemampuan masyarakat serta kesiapan sarana prasarana pasar rakyat.

Penekanan pada aspek bahwa belum semua orang memiliki handphone atau perangkat seluler yang canggih. Di mana masih banyak orang cenderung untuk mementingkan kebutuhan pokok saat ini ketimbang kebutuhan sekunder.

“Ketika punya pun belum tentu yang mendukung yang bisa install PeduliLindungi, ini juga perlu jadi catatan," tambah dia.

Menyambung pelaksanaan PeduliLindungi di pasar modern, ia menilai masih cukup efektif, namun di pasar rakyat atau pasar tradisional perlu lebih diperhatikan.

Perlu Evaluasi

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Zuliansyah bahkan meminta agar pemerintah dapat melakukan evaluasi sebelum uji coba penerapan protokol kesehatan ini. Mekanisme penerapan tersebut akan berbeda antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat.

"Dalam uji coba ini hendaknya pemerintah menggunakan pendekatan ex ante policy evaluation, itu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah permasalahan dan risiko yang dapat menurunkan tingkat efektivitas kebijakan, dalam hal ini penerapan PeduliLindungi di pasar rakyat," kata Zuliansyah saat dihubungi.

Dia mengatakan, dengan adanya evaluasi awal dapat memberikan gambaran terkait permasalahan hingga risiko yang akan dihadapi di pasar rakyat. Kemudian, pemerintah dapat merancang mekanisme implementasinya.

"Justru tingkat kesulitan tersebut harus dipetakan dan menjadi input bagi pemerintah menyempurnakan desain kebijakannya. Setiap kebijakan sudah pasti memiliki konteks dan tantangan yang berbeda-beda," jelas dia.