Salah Ucap, Ketua DPR AS Klaim Program Joe Biden Milik Obama

Ketua DPR AS Nancy Pelosi berkata program Build Back Better sebagai milik Barack Obama, padahal itu milik Presiden Joe Biden.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 29 Sep 2021, 10:26 WIB
Presiden Joe Biden berpidato didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi di Kongres, US Capitol, Washington, Amerika Serikat, Rabu (28/4/2021). Pidato pertama Joe Biden di depan Kongres kali ini khusus hanya untuk undangan. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)

Liputan6.com, Washington, DC - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi menjadi viral setelah berkata program Presiden Joe Biden merupakan milik mantan Presiden Barack Obama

Program yang dimaksud adalah Build Back Better yang merupakan visi nasional Joe Biden. Tujuan program itu adalah membangun secara berkelanjutan dan adil. 

Nancy Pelosi menyebut Build Back Better sebagai program Obama ketika membahas ancaman government shutdown.

"Tetap buka pemerintahan. Kami berniat kita harus melakukannya dengan bergegas, bahkan lebih bergegas untuk menjalankan agenda Obama untuk Building Back Better," ujarnya seperti disiarkan C-SPAN, dikutip Rabu (29/9/2021). 

Pemerintahan AS saat ini terancam tutup karena terjadi sengketa antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Ini dipicu oleh niat Partai Demokrat untuk menaikkan plafon utang negara tetapi ditentang Partai Republik.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sengketa Utang

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi merobek naskah pidato kenegaraan Presiden Donald Trump dalam Kongres di Capitol Hill, Washington, Selasa (4/2/2020). Pelosi adalah salah satu tokoh terdepan di balik proses pemakzulan yang dilayangkan kepada Trump. (AP Photo/Alex Brandon)

Sebelumnya dilaporkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) terancam tutup (government shutdown) karena masalah utang. Menteri Keuangan Janet Yellen mendesak agar pemerintah segera menaikkan plafon utang agar anggaran bisa berjalan lancar. 

Butuh suara mayoritas di Senat agar hal itu bisa terwujud. Partai Demokrat saat ini menguasai Senat, tetapi mereka masih butuh 10 suara senator Partai Republik agar plafon utang negara bisa naik.

Partai Republik menolak wacana menaikkan plafon utang. Senator Mitch McConnell yang menjadi tokoh pimpinan partai berkata Partai Demokrat harus mencari ide agar proposal mereka lolos.

"Mereka memiliki DPR, Senat, dan kepresidenan. Ini tanggung jawab mereka untuk memerintah," ujar Senator McConnell kepada The Washington Post, dikutip Jumat (24/9).

Penolakan dari Senator McConnell bisa berdampak pada government shutdown. Pasalnya, Partai Demokrat sedang bermanuver dengan cara mengikat proposal kenaikan utang dengan anggaran pemerintah.

Hal itu  ditentang Partai Republik. CNBC menyebut Senator McConnell ingin dua hal tersebut dipisah, dan ia siap mendukung terkait anggaran saja.

The Washington Post mencatat bahwa anggaran itu nantinya akan dipakai untuk membayar utang dari era Presiden Donald Trump juga.

Di AS, Kemenkeu harus meminta izin Kongres agar bisa menaikkan plafon utang jika diperlukan. Apabila kini hal itu tak dapat terjadi, ada kemungkinan AS bakal mengalami resesi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya