Usai Pemilu, Nasib Pemerintah Jerman Malah Tidak Jelas

Partai Uni Kristen Demokrat yang berkuasa selama 15 tahun lebih kini gagal mendominasi parlemen.

Oleh DW.com diperbarui 29 Sep 2021, 12:28 WIB
Kanselir Jerman Angela Merkel berpidato dalam acara peluncuran pabrik baterai Accumotive di Kamenz, Jerman (22/5). (AP Photo/Jens Meyer)

Berlin - Pemilu Jerman 2021 menjadikan mimpi buruk Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) menjadi kenyataan. Setelah berkuasa sejak 2005 bersama Angela Merkel, kini mereka tak mampu menguasai parlemen. 

Hingga kini, lobi-lobi politik masih terjadi, karena oposisi Partai Partai Sosial Demokrat (SPD) berhasil menang tipis.

Dilaporkan DW Indonesia, Rabu (29/9/2021), Jerman diprediksi akan berada dalam ketidakpastian selama berminggu-minggu, setelah hasil pemilu perlemen gagal menetapkan arah pemerintahan baru yang jelas.

Olaf Scholz, kandidat kenselir dari Partai Sosial Demokrat yang barhaluan kiri-tengah, menyerukan blok Uni  Kristen CDU/CSU yang berhaluan kanan-tengah yang dipimpin Armin Laschet, untuk minggir menjadi oposisi setelah memperoleh hasil terburuk dalam pemilihan parlemen nasional. Raihan suara kedua partai besar itu jauh di bawah 30 persen, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas pemerintahan masa depan.

Armin Laschet, kandidat kanselir dari CDU, tetap menolak gagasan hasil pemilu memberikan mandat jelas kepada salah satu partai. Ketua CDU pengganti Angela Merkel itu menjelaskan,  dia masih berharap untuk memimpin pemerintahan baru.

Laschet terdengar jauh lebih tidak percaya diri pada Senin (27/09), dibanding dengan yang dia lakukan sehari sebelumnya, ketika mengatakan bloknya akan melakukan "semua yang kami bisa" untuk membentuk satu - dan beberapa aliansi, yang mengisyaratkan skeptisisme yang akan terjadi.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Era Baru

Orang-orang menunggu untuk menerima vaksinasi virus corona COVID-19 di pusat vaksinasi Arena Treptow, Berlin, Jerman, Senin (9/8/2021). Vaksinasi dengan diiringi musik tDJ ersebut berlangsung pada malam yang panjang di tengah pandemi COVID-19. (John MACDOUGALL/POOL/AFP)

Siapapun yang menjadi kanselir pengganti Angela Merkel akan membawa Jerman ke era baru. Selama 16 tahun menjabat, reputasi Merkel tidak hanya dilihat sebagai pemimpin Jerman, tetapi juga sebagai pemimpin Eropa. Merkel membantu mengarahkan Uni Eropa untuk melewati serangkaian krisis keuangan dan politik, serta memastikan Jerman mempertahankan citranya di panggung internasional.

Hasil pemilu Jerman yang tidak jelas dan disusul dengan pemilihan presiden Prancis pada April mendatang, menciptakan ketidakpastian – setidaknya untuk saat ini – di dua kekuatan ekonomi terbesar dan politik di pusat UE.

Scholz, yang di kabinet sebelumnya memangku jabatan Menteri Keuangan Jerman dan wakil Kanselir, berhasil menarik Partai SPD keluar dari prediksi jajak pendapat yang buruk dan membuktikan unggul tipis pada pemilu Minggu (26/09). Sementara Laschet, Perdana Menteri negara bagian Nord Rhein-Westfalen, "tersandung" serangkaian langkah politik yang salah.

"Pemilih telah berbicara dengan sangat jelas," kata Scholz, Senin (27/09). "Mereka memberikan perkuatan pada tiga partai – Sosial Demokrat, Hijau, dan Demokrat Liberal (FDP) – jadi inilah mandat nyata yang diberikan warga negara ini: Ketiga partai ini harus memimpin pemerintahan berikutnya.”

Laschet mengatakan, partainya juga ingin memimpin koalisi dengan dua partai yang lebih kecil. Satu-satunya pilihan lain yang bisa meraih suara mayoritas parlemen adalah pengulangan dari "koalisi besar” dari Uni Kristen dan Sosial Demokrat.  Koalisi besar inilah yang memerintah Jerman selama 12 tahun dari total 16 tahun masa jabatan Merkel, yang sering dirusak oleh pertengkaran. Namun pemilih tidak menghendaki pembentukan koalisi besar.

Selain itu, Laschet juga menghadapi seruan dari dalam partainya sendiri untuk mengundurkan diri setelah perolehan suara yang buruk, sehingga kelompoknya kehilangan puluhan kursi parlemen - termasuk di daerah pemilihan yang selalu dimenangkan Merkel sejak 1990.


Negosiasi Panjang

Zona pejalan kaki utama di Frankfurt ramai oleh orang-orang yang melintas di Jerman, Senin (14/12/2020). Kebijakan lockdown di Jerman terpaksa diambil demi menurunkan kasus penularan virus corona covid-19 yang melonjak beberapa waktu terakhir. (AP Photo/Michael Probst)

Markus Soeder pimpinan Partai Uni Kristen Sosial CSU mengatakan,  partai yang menduduki posisi kedua "tidak berhak" untuk membentuk pemerintahan, "jadi kami hanya dapat mengajukan penawaran." Dia mengatakan tidak mungkin ada aliansi dengan Partai Hijau dan Partai Liberal Demokrat FDP "dengan harga berapa pun.”

Partai Hijau mendulang hasil yang signifikan dalam pemilu Jerman, dengan menduduki peringkat ketiga dengan raihan 14,8 persen suara. Sementara perolehan suara FDP sedikit meningkat dibanding pemilu tahun 2017, dan meraih 11,5 persen suara.

Partai Liberal Demokrat FDP dan Partai Hijau mengindikasikan rencana untuk berbicara satu sama lain terlebih dahulu, sebelum menerima pendekatan dari partai-partai yang lebih besar. Pemimpin FDP, Christian Lindner, mengatakan dia ingin berdiskusi dengan Partai Hijau dan membahas kemungkinan apakah mereka bisa "menjadi pusat progresif koalisi baru, untuk membhas semua perbedaan diantara kita.”

Scholz dan pemimpin partai lainnya ingin menghilangkan kekhawatiran akan terjadi tawar-menawar yang panjang dalam pembentukan koalisi pemerintahan baru serta kecemasan akan pemerintahan multipartai yang baru menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil.

"Menurut saya, kami akan sangat cepat mendapatkan hasil untuk koalisi pemerintahan baru, dan jika memungkinkan harus sebelum Natal," kata Scholz kepada wartawan di Berlin. "Jerman selalu memiliki pemerintahan koalisi, dan itu selalu stabil.”

Scholz, seorang politisi berpengalaman, dalam beberapa hal mirip dengan Merkel, menegaskan akan membuat kesinambungan dalam kebijakan luar negeri. Dia mengatakan prioritasnya adalah "untuk membentuk Uni Eropa yang lebih kuat dan berdaulat.”

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya