LSAK Minta Kapolri Tidak Gegabah Rekrut 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Liputan6.com, Jakarta Polri hingga kini masih berupaya meyakinkan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat 30 September 2021 kemarin untuk bergabung pada mereka sebagai Apartus Sipil Negara (ASN). 

Polri hingga kini masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), demi memuluskan niatan merekrut pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan sudah dipecat.

Terkait hal itu, Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi Ahmad Aron Hariri menilai sebelum menetapkan kepetusan tersebut, Kapolri harus menjelaskan gamblang alasan Polri dan prosedur di Polri. Tidak boleh gegabah sebab rekrutmen ASN Polri ada syaratnya.

Langkah itu dinilai penting demi menimbang keadilan bagi seluruh anggota Polri.

"Kalau kemudian diistimewakan, tentu tidak adil bagi cpns atau pegawai harian lepas (PLH) Polri yg sudah lama, namun belum diangkat,” ucap dia.

Dia khawatir langkah Polri yang terlalu gegabah dalam merekrut para mantan pegawai KPK ini, justru melanggar etika hukum. 

"Niat baik memang bisa dicatat jadi amal baik meski belum atau tidak dilaksanakan. Asalkan memang niat baik dari amal baik itu ada dasarnya,” ucap dia. 

Selain itu, Aron juga menyoroti Polri perlu memperhatikan riwayat atau rekam jejak dari 57 pegawai yang ditawarkan untuk menjadi ASN. Jangan sampai karena adanya rekam jejak yang buruk, justru menjatuhkan Polri sebagai institusi penegak hukum. 

"Seperti contoh riwayat catatan kriminal dari Novel Baswedan yang belum terselesaikan juga penting jadi pertimbangan.  Bahkan, yang juga jadi pertanyaan besar, mau enggak mereka jadi ASN Polri, bukan penyidik polri? Kapolri wajib menjaga wibawa lembaga negara,” ucap dia.