Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah, Bank Himbara dan pendamping untuk bekerja keras memastikan bantuan diterima penerima manfaat. Karena penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahapan akhir penyaluran pada bulan Oktober.
Di lain pihak, masing-masing daerah kini mendapat tambahan penerima bantuan, di mana secara nasional besarnya 5,9 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Sehingga pihak-pihak terkait di atas harus berkejaran dengan waktu.
Advertisement
"Ayo bapak-ibu, saya minta bekerja keras. Ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali. Padahal untuk bansos PKH akan salur terakhir pada bulan Oktober ini. Ini injury time. Kalau tidak bisa masuk nanti tidak akan menerima bantuan," kata Risma dalam pertemuan pemadanan data yang berlangsung di Balai Tou Motou, Kota Manado, Jumat, 1 September 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Risma juga menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak penerima manfaat (penerima bansos) di Provinsi Sulawesi Utara belum menerima bantuan. Dari data-data yang disajikan, tersaji angka dari ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bantuan.
Untuk BPNT/Program Sembako, misalnya, berdasarkan laporan yang diterima di Kabupaten Minahasa Selatan 542 belum tersalurkan, Kabupaten Minahasa Tengah 545 KPM, dan di Kabupaten Minahasa Utara 616 KPM.
"Ini banyak sekali. Total 1.600-an KPM. Ada apa ini. Ini orang miskin ya pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan," tegas Mensos Risma.
Ia juga menyoroti Kabupaten Bitung yang menunjukkan masih ada sekitar 8.000-an KPM belum transaksi. Mensos kembali mengingatkan, di antara ribuan KPM masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak bulan Juli 2020.
Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma memerintah agar blokir dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," pinta Tri Rismaharini.
Untuk memastikan KPM segera dapat mencairkan dana bantuan, Risma menetapkan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021.
"Saya minta pada Minggu kedua Oktober, bantuan sudah tersalur," tegasnya.
Risma Minta KPM Didatangi Langsung
Dalam penjelasan kepada Mensos, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut.
Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Risma meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu.
"Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi ngga bolak balik pak. Bisa kan?," tuturnya.
Risma menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
"Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," kata dia.
Risma juga menginstruksikan untuk KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel.
"Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash," pungkasnya.
Advertisement
