DPR Harap Pemerintah Pertimbangkan Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, ada baiknya pemerintah khususnya Kemendagri perlu mempertimbangkan kosongnya masa jabatan kepala daerah yang terjadi mulai tahun 2022 lantaran ada Pilkada 2024.

Salah satu opsinya adalah memperpanjang masa jabatan dari kepala daerah yang akan habis di tahun 2022 dan 2023.

Adapun usulan memperpanjang masa jabatan ini datang dari Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan yang mengingat banyak kosong kursi kepala daerah jelang Pilkada 2024. Meskipun, belum ada aturannya.

"Masukan ini perlu jadi pemikiran bagi pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri untuk menyikapi kekosongan yang terjadi," kata Guspardi saat dihubungi, Senin (4/10/2021).

Politikus PAN ini menyadari bahwa aturan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah memang belum ada. Namun, bisa menjadi diskursus bagi pemerintah.

Salah satunya, jika memang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang-undang (Perppu) bisa dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan kepala daerah karena kekosongan jabatan kepala daerah sangat banyak dan cukup panjang.

"Kita lakukan diskursus. Kita bisa saja meminta kepada pemerintah kalau ini terbaik bahwa Perppu yang harus dikeluarkan kenapa tidak, kalau ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan kesinambungan pemerintahan ke depan dimana masa jabatan ini masa yang panjang yang belum pernah terjadi selama ini dengan jumlah sangat banyak," kata Guspardi.