Malaysia Ancam Blacklist Myanmar di KTT ASEAN

Junta militer di Myanmar diminta agar bekerja sama dengan utusan ASEAN dalam penyelesaian masalah kudeta.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Okt 2021, 12:33 WIB
Pengunjuk rasa memberi hormat tiga jari selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon (3/6/2021). Pasukan keamanan telah membunuh 840 orang sejak kudeta, menurut angka dari aktivis yang dikutip oleh PBB. Junta mengatakan sekitar 300 orang telah tewas. (AFP/STR)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Ancaman keras dilayangkan Malaysia kepada Myanmar. Pasalnya, pemerintah junta militer susah bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN untuk menengahi konflik di negara itu. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Rabu (6/10/2021), Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Saifuddin Abdullah pada Senin (4/10) memperingatkan Myanmar bahwa negara tersebut tidak akan dilibatkan dalam pertemuan para pemimpin Asia Tenggara pada bulan ini jika tidak mau bekerja sama dengan utusan kelompok negara-negara ASEAN.

Kesepuluh anggota ASEAN, termasuk Myanmar di dalamnya, memilih Menteri Luar Negeri Brunei, Erywan Yusof, pada Agustus lalu sebagai utusan khusus mengenai masalah Myanmar menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh militer serta penggulingan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari lalu.

Yusof dilaporkan masih berunding dengan militer Myanmar seputar syarat-syarat keikutsertaan Myanmar pada pertemuan negara-negara Asean pada bulan ini.

Menlu Malaysia berkata sulit menerima pemimpin State Administration Council (SAC) yakni Jenderal Min Aung Hlaing bila hal ini berlanjut.

“Kecuali ada kemajuan, akan sulit untuk menerima pemimpin SAC pada KTT ASEAN bulan ini," tulis Abdullah dalam akun media sosial Twitter miliknya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kesulitan Akses

Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)

Menlu Erywan Yusof bulan lalu mengatakan, dia masih mengusahakan akses penuh ke semua pihak termasuk dengan Suu Kyi dan pejabat lain yang ditahan sejak pengambil-alihan kekuasaan pada 1 Februari.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada minggu lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meperingatkan bahwa peluang untuk mencegah militer memperkuat kekuasaannya semakin sempit.

Dia menyambut baik penunjukan Yusof tetapi melihat kemajuan lambat yang dicapai ASEAN. Ia lalu menyerukan tindakan dari kelompok regional dan internasional untuk bersatu guna mencegah krisis di Myanmar menjadi konflik berskala besar dan menyebabkan beragam bencana di wilayah Asia Tenggara dan dunia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya