Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan, anggaran Kementerian dan Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun. Anggaran tersebut tidak termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggaran Kementerian dan Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 500 triliun," katanya, Kamis (7/10/2021).
Penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi tantangan bersama. Soal anggaran sudah tidak menjadi masalah karena memang sudah disiapkan pemerintah. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berjalan secara baik.
Beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah adalah stimulan Jamban, Jamkes Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, Dukungan Start-Up, serta pendampingan desa baik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dengan menggandeng Perguruan Tinggi.
“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Wapres meminta agar data rumah tangga miskin ekstrem terus diperbaiki sehingga menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah Libatkan CSR Swasta Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada para menteri untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tahun ini sudah ada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yang akan menjadi sasaran program tersebut.
"Kita siapkan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tahun ini 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua," kata Airlangga dalam Webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Jakarta, Rabu (29/9).
Target penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan terus berlanjut hingga tahun 2024. Di tahun 2022 akan diperluas ke 215 kabupaten/kota, lalu meningkat di tahap ketiga sebanyak 500 kabupaten/kota lainnya.
"Targetnya di 2024 angka kemiskinan ekstremnya nol," kata Airlangga.
Beberapa program yang akan dijalankan antara lain dengan memperluas cakupan Kartu Sembako dan penambahan Dana Desa. "Ini bisa melalui program kartu sembako atau melalui dana desa," kata dia.
Advertisement
