Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harjono mengaku belum mengetahui adanya pelaporan dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan mantan pegawai KPK terhadap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.
"Belum tahu saya, mungkin masih proses administrasi," ujar Harjono dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).
Advertisement
Lantaran masih proses administrasi, Harjono menyebut laporan dugaan pelanggaran etik pembohongan publik Lili Pintauli itu belum bisa diverifikasi oleh Dewas KPK. Menurutnya, laporan baru bisa diverifikasi jika sudah ada laporan hasil akhir (LHA).
"(Laporannya) lagi di KJF (kelompok jabatan fungsional) untuk dibuat LHA-nya (laporan hasil akhir). (Jadi) belum (diverifikasi)," kata Harjono.
Diketahui, sebanyak empat pegawai KPK yang dipecat melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas KPK. Empat orang mantan pegawai KPK itu yakni Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah, dan Tri Artining Putri.
Kali ini Lili dilaporkan atas kasus dugaan pelanggaran etik terkait pembohongan publik.
"Dugaan pembohongan publik ini adalah terkait konferensi pers yang dilakukan LPS (Lili) pada 30 April 2021 untuk menyangkal komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial," ujar pegawai nonaktif KPK Rieswin Rachwell dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
Bohong Terkait Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai
Menurut Rieswin, saat melakukan jumpa pers Lili menyangkal berkomunikasi dengan Syahrial terkait penanganan kasus sugaan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai.
Namun dalam putusan etik, Dewas KPK menyatakan Lili terbukti berkomunikasi dengan Syahrial. Bahkan Lili disebut menyalahgunakan wewenannya sebagai pimpinan KPK. Lili diketahui dijatuhi sanksi berat oleh Dewas KPK.
"Pernyataan LPS dalam konferensi pers tersebut jelas bertentangan dengan putusan Dewan Pengawas KPK," kata Rieswin.
Menurut Rieswin, berbohongnya Lili dalam jumpa pers merupakan pelanggaran kode etik. Dia menyebut, pembohongan publik itu sangat merendahkan martabat dan muruah KPK selaku lembaga pemberantas korupsi.
"Kami melaporkan LPS kepada Dewas karena kami malu ada lagi Pimpinan yang melanggar kode etik di KPK. Kami malu ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri," kata dia.
Advertisement
