Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) membentuk satgas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan esktrem. Pembentukan ini merupakan arahan dari Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, dan diketuai oleh Sekda Jateng, Sumarno.
Dalam prosesnya, satgas ini bertugas untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di lima daerah, diantaranya Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, satgas yang dibentuk ini tugasnya memang benar-benar untuk mempercepat.
Advertisement
"Ini waktunya pendek hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kami perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kami harus bantu mereka," kata Ganjar usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10).
Tugas Satgas lanjut Ganjar yang paling penting adalah verivikasi dan validasi data. Sebab dari data yang sudah ada, tercatat lebih dari 27 ribu masyarakat miskin ekstrem yang ada di lima daerah itu. Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.
"Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," tegasnya.
Secara keseluruhan lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun itu berasal dari berbagai daerah. Dan untuk percepatan kali ini, hanya lima kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.
"Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus pararel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," ujarnya.
Sementara itu, Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan agar penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah. Ia juga meminta agar sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, CSR atau filantropi.
"Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai," katanya.
(*)
