Liputan6.com, Cirebon - Harga jual garam yang terus merosot masih menjadi kendala utama para penambak garam yang ada di wilayah Cirebon. Tak sedikit mereka yang mengeluh saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) H Moeldoko.
Dalam pertemuannya, para penambak garam asal Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon menginginkan pemerintah agar menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penetapan HET tersebut agar harga di tingkat petambak tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak.
Selain itu, para penambak mengeluhkan tingkat abrasi yang sangat tinggi di wilayah lahan garapannya. Sehingga, berpengaruh terhadap produksi garam.
Baca Juga
Advertisement
"Sudah dua tahun ini harga produksi garam menurun drastis, jadi kami minta ada penerapan HET untuk garam supaya ada standardisasi haga bagi garam yang kami produksi," kata salah seorang Petambak Garam Cirebon Ismail Marzuki, saat bertemu Moeldoko, Jumat (8/10/2021).
Ismail mengungkapkan, harga garam saat ini sangat tidak berpihak pada penambak itu sendiri. Oleh karena itu, dia menginginkan adanya penerapan HET pada garam hasil produksi petani tradisional.
Untuk meningkatkan kualitas produksi agar dapat masuk bagi kebutuhan garam industri. Ismail meminta pemerintah dapat memenuhi kebutuhan alat terutama plastik geomembran.
Plastik tersebut dapat meningkatkan NaCL pada garam sehingga bisa masuk untuk kebutuhan industri.
"Harga satu gulung plastik geomembran harganya Rp5 juta. Jujur aja untuk harga segitu kami tidak sanggup belinya," ucap Ismail.
Saksikan video pilihan berikut ini
Solusi Pemerintah
Menanggapi keluhan tersebut, Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil kebijakan dari keluhan para petambak garam Cirebon yang sudah lama.
Moeldoko menjelaskan pada tahun 2020 Pemerintah memerlukan 4 juta ton garam. Untuk kebutuhan industri sebanyak 3 juta, sedangkan kemampuan produksi garam lokal 1,3 juta ton.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.
"Jadi nanti akan saya tindak lanjuti bersama menteri yang berkaitan supaya produksi garam nasional meningkat," kata Moeldoko.
Untuk dapat bersaing, sambung Moeldoko, terdapat tantangan penambak garam agar meningkatkan kualitas produksi garam. Dalam waktu dekat ada dua program pemerintah yaitu merevitalisasi bibir pantai serta melakukan kegiatan impor garam.
Namun, impor tersebut nantinya tidak diserahkan pada pihak ketiga melainkan diserahkan langsung pada industri penggunaannya. Sehingga, dapat menghindari penyimpangan yang bocor ke pasar masyarakat.
"Pemerintah mendorong petani garam tumbuh dengan baik dari sisi produksi, dan yang harus diantisipasi sama petani garam setelah saya dapatkan informasi dari BMKG, cuaca ke depan akan tidak baik bagi petani garam maka harus diantisipasi oleh petani," tutup Moeldoko.
Advertisement
