Liputan6.com, Denpasar - Hutan mangrove di Provinsi Bali yang dibangun sejak tahun 2003 merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan perekonomian.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usa meninjau kawasan Tahura Ngurah Rai mengatakan pemerintah akan terus melakukan replikasi model rehabilitasi mangrove tersebut di provinsi lainnya.
“Ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi,” katanya saat meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali, Sabtu (9/10/2021).
Baca Juga
Advertisement
Ia berharap penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun di daerah pantai.
“Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air,” ujar Presiden Jokowi.
Menurutnya, rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui produksi hasil laut.
“Harus ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Dipamerkan di Ajang KTT G20
Presiden Jokowi menuturkan hutan mangrove tersebut akan menjadi salah satu tempat yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara saat pelaksaan G20 tahun depan.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai mengalami penyusutan hingga 62 hektare. Walhi Bali bersama KEKAL Bali, Frontier, dan WALHI Bali mengkritisi revisi blok Tahura yang dirasa membuat penyusutan lahan Tahura.
Tahura Ngurah Rai terus menyusut terungkap dalam konsultasi publik terkait penataan blok di TAHURA yang digelar oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (DKLH Bali) pada beberapa saat lalu.
Konsultasi publik terkait penataan blok Tahura Ngurah Rai tersebut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Kepala Dinas DKLH Bali, Kabid I DKLH Bali sebagai moderator dan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai. Dalam konsultasi publik tersebut, WALHI, KEKAL, dan Frontier hadir dan mengkritisi dokumen penataan blok Tahura Ngurah Rai.
Perwakilan WALHI Bali Untung Pratama menegaskan dalam dokumen penataan blok Tahura Ngurah Rai menemukan luas kawasan konservasi mengalami penyusutan seluas 62 hektare.
Ia menyebut, atas temuan tersebut, Untung mempertanyakan penyebab terjadinya penyusutan. "Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena dari masa ke masa Tahura terus menyusut. Pada saat ditetapkan Tahura luasnya 1.203,55 hektare sekarang tersisa 1.141,41 hektare," kata Untung dalam rilis yang diterima Liputan6.com beberapa saat lalu.
Advertisement
