4 Pernyataan Wagub DKI Jakarta soal Penggunaan Air Tanah di Ibu Kota

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan BUMD DKI yaitu PAM Jaya belum dapat menjangkau keseluruhan warga untuk menggunakan air perpipaan. Saat ini masih 38 persen masyarakat menggunakan air tanah.

"Memang PAM kita hanya bisa mencapai 62 persen, sisanya masyarakat masih mengambil dari pompa, jetpam dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Riza juga meminta agar warga Ibu Kota dapat melakukan penghematan penggunaan air tanah. Sebab hal tersebut dapat menjaga penurunan muka tanah di Jakarta.

"Kami minta ke semua warga Jakarta untuk menghemat penggunaan air. Harus dijaga air sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air. Tapi tetap kita harus menjaga lingkungan kita, salah satunya adalah memastikan kebutuhan air bersih agar dihemat dijaga," ucap dia.

Riza mengakui masih terdapat perhotelan hingga industri di Ibu Kota yang menggunakan air tanah. Riza menyatakan, penggunaan air tanah menjadi ancaman penutur muka tanah di Jakarta.

"Memang ada yang nakal masih menggunakan air tanah. Nanti akan kami berikan sanksi, industri, hotel, apartemen, perkantoran, mal yang menggunakan air tanah," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 8 Oktober 2021.

Riza mengatakan, saat ini belum ada pelarangan penggunaan air tanah di Jakarta. Namun, dalam penggunaannya diperlukan pengendalian. Hal tersebut kata Riza untuk pemenuhan kebutuhan air tanah di Jakarta.

"Semuanya diatur kebutuhan air tanah, agar semuanya bisa memenuhi. Juga hotel apartemen perkantoran juga harus diatur kebutuhan air tanahnya juga masyarakat umumnya. Kita minta bisa menghemat kebutuhan air bersih," ucap dia.

Riza menyatakan pihaknya tidak melarang penggunaan air tanah di wilayah Ibu Kota. Namun, kata dia, pelarangan yang dimaksud yaitu terkait izin komersial.

"Jadi yang tidak boleh adalah komersialisasi air tanah. Apartemen, hotel, gedung, perkantoran, dan mal tidak diperkenankan menggunakan air tanah tanpa izin yang mengomersilkan," kata Riza.

Riza menjelaskan penggunaan air tanah sebagai air baku di Jakarta sudah diatur. Yakni melalui Perda Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

"Pasal 6 dijelaskan izin tidak diperlukan jika untuk kebutuhan rumah tangga, penelitian, ibadah dan panti asuhan dan maksimal 50 meter kubik sebulan," paparnya.

Karena hal itu, dia meminta agar untuk kegiatan komersial para pengelola dapat menggunakan sumber air baku yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami minta gedung, apartemen, hotel, mal, industri itu menggunakan air PAM yang berbayar," jelas Riza.

(Cindy Violeta Layan)