Liputan6.com, Pyongyang - Seorang pakar PBB melaporkan bahwa anak-anak dan orang tua yang rentan di Korea Utara berisiko kelaparan.
Dikutip BBC, Kamis (14/10/2021), pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di negara itu menyalahkan sanksi internasional dan blokade COVID karena memperburuk kekurangan pangan.
Akibatnya, warga Korea Utara berjuang setiap hari untuk "menjalani kehidupan yang bermartabat" kata Tomas Ojea Quintana.
Baca Juga
Advertisement
Dia menyerukan agar sanksi - yang dikenakan atas program nuklir Korea Utara - dicabut untuk mencegah krisis.
Korea Utara dianggap berada dalam kesulitan ekonomi yang mengerikan. Ia menutup perbatasannya untuk menahan penyebaran COVID-19.
Akibatnya perdagangan dengan China anjlok, padahal Korea Utara bergantung pada China untuk makanan, pupuk, dan bahan bakar.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Situasi Kian Memburuk
Minggu ini, pemimpin Korut Kim Jong-un mengakui negara itu menghadapi "situasi suram", kantor berita negara melaporkan.
Ada laporan bahwa harga pangan telah melonjak, dengan NK News melaporkan pada bulan Juni bahwa satu kilogram pisang berharga $45 (Rp 636 ribu).
Dalam laporan terbarunya, Quintana mengatakan Dewan Keamanan PBB harus melihat pelonggaran sanksi internasional dan mengizinkan "bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa".
AS di bawah Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan bersedia untuk berbicara dengan Korea Utara, tetapi telah menuntut Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya sebelum sanksi dapat dilonggarkan. Namun, Korea Utara sejauh ini menolak.
Advertisement
