Liputan6.com, Jakarta - Para menteri luar negeri Asia Tenggara memutuskan pada pertemuan darurat pada Jumat 16 Oktober 2021 untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar ke pertemuan puncak tahunan karena menolak membiarkan seorang utusan bertemu dengan pemimpin Aung San Suu Kyi yang dikudeta oleh junta, kata seorang diplomat regional senior.
Dilansir AP (16/10/2021), langkah ASEAN adalah teguran terbesar bagi Myanmar sejauh ini sejak pengambilalihan militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Suu Kyi.
Advertisement
Blok beranggotakan 10 negara itu telah berada di bawah tekanan internasional yang kuat untuk mengambil tindakan tegas untuk memaksa negara anggota Myanmar menghentikan kekerasan yang telah menyebabkan lebih dari 1.100 warga sipil tewas dan membebaskan sejumlah tokoh politik, termasuk Suu Kyi.
ASEAN menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof pada bulan Agustus sebagai utusan khusus untuk menengahi krisis. Namun, dia tiba-tiba membatalkan perjalanannya ke Myanmar minggu ini setelah diberitahu bahwa dia tidak akan dapat bertemu Suu Kyi dan yang lainnya seperti yang dia inginkan.
Para pejabat Myanmar mengatakan Erywan tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi karena tuntutan pidana terhadapnya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mentweet bahwa "tidak ada kemajuan signifikan" untuk menyelesaikan krisis. Dia mengatakan Indonesia mengusulkan selama pertemuan hari Jumat bahwa Myanmar "tidak boleh diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasinya melalui proses yang inklusif."
Erywan, yang menjadi tuan rumah pertemuan hari Jumat, kemudian mengumumkan bahwa tidak ada konsensus untuk mengundang Jenderal Senior Min Aun Hlaing ke pertemuan puncak 26-28 Oktober, seorang diplomat Asia Tenggara mengatakan kepada The Associated Press.
Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena kurangnya wewenang untuk membahas masalah ini secara terbuka, mengatakan Brunei malah akan mengeluarkan undangan untuk perwakilan non-politik ke KTT ASEAN. Erywan juga akan menunda kunjungannya ke Myanmar sampai setelah KTT, kata diplomat itu.
"Saya pikir para menteri percaya bahwa mengundang jenderal akan semakin merusak kredibilitas ASEAN di masyarakat internasional," kata diplomat itu, menambahkan bahwa ini tidak berarti menangguhkan Myanmar.
Tanggapan Myanmar
Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin dengan tenang tidak setuju dengan keputusan ASEAN dan menegaskan kembali bahwa Erywan tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi dan menggulingkan Presiden Win Myint karena mereka sedang menjalani proses hukum, kata diplomat itu.
Brunei diperkirakan akan membuat pengumuman resmi pada hari Sabtu.
Mengizinkan Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN, yang akan berlangsung melalui video, dapat dianggap sebagai pengakuan atas pengambilalihan militer yang tiba-tiba menghentikan salah satu transisi demokrasi paling fenomenal di Asia dalam sejarah baru-baru ini setelah beberapa dekade pemerintahan militer.
Di antara para pemimpin dunia yang akan menghadiri KTT adalah Presiden Joe Biden, yang telah mengutuk kemunduran demokrasi dan sanksi resmi terhadap para jenderal Myanmar, anggota keluarga dan rekan mereka.
Myanmar secara luas dipandang melakukan sangat sedikit untuk menghormati komitmennya yang dibuat bersama ASEAN, meskipun mengklaim telah membantu memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Suu Kyi telah ditahan sejak pengambilalihan tentara, dan saat ini sedang diadili atas beberapa tuduhan yang menurut para pendukung dan analis independennya adalah upaya untuk melegitimasi tindakan militer.
Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, Uni Eropa, AS dan Inggris secara terpisah mengeluarkan pernyataan dukungan bersama untuk utusan ASEAN. Mereka mendesak Myanmar untuk terlibat secara konstruktif dengan Erywan dan memberinya akses ke semua pihak.
Keputusan untuk mengecualikan pemimpin militer Myanmar adalah keputusan paling berani sejauh ini oleh ASEAN, yang kerap dihambat oleh kebijakan dasar non-campur tangan dalam urusan domestik negara-negara anggota dan pengambilan keputusan konsensusnya. Tetapi beberapa negara anggota merasa tindakan dibenarkan karena kerusuhan besar di Myanmar dapat memicu ketidakstabilan regional.
Sebelumnya pada Jumat pagi, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengatakan Malaysia tidak akan berkompromi. "Jika tidak ada kemajuan nyata, maka sikap Malaysia akan tetap ada, bahwa kami tidak ingin jenderal menghadiri KTT," katanya.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. juga telah memperingatkan bahwa "jika kita mengalah dengan cara apa pun, kredibilitas kita sebagai organisasi regional yang nyata menghilang."
Locsin telah menuntut Myanmar kembali ke tatanan politiknya sebelum pengambilalihan militer 1 Februari tetapi menekankan selama forum online dengan Lowy Institute Australia bahwa tentara Myanmar sangat penting untuk stabilitasnya.
"Kita tidak bisa bergerak maju, kecuali jika Anda kembali seperti itu," kata Locsin, Kamis. Tetapi, ia menambahkan bahwa "tanpa tentara ... Myanmar akan menjadi apa yang mungkin mereka berikan kepada Anda: lubang neraka anarki."
Advertisement
