Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun kultur kerja yang profesional dan efisien. Presiden tak ingin BUMN berjalan seperti birokrasi yang ruwet.
Ia kemudian mencontohkan dengan izin yang diperlukan dalam membangun pembangkit listrik. Untuk membangun pembangkit memerlukan izin dengan berbagai nama yang jumlahnya hingga ratusan. Izin tersebut dibalut dengan berbagai nama seperti izin, rekomendasi, maupun surat pernyataan.
"Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin itu 10 koper ada. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari izin itu bisa sampai 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya," kata Jokowi dalam pengarahan kepada Direktur Utama BUMN di Kabupaten Mangagran Barat, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (17/10/2021).
Menurut Jokowi, hal seperti ini yang harus dipangkas. Tidak bisa lagi izin pembangkit bertele-tele dan menghabiskan waktu. Karena dengan izin yang terlalu banyak tersebut akan membuat investor lari.
"Dari kementerian berbelit-belit, di daerah berbelit-belit ke BUMN berbelit lagi. Lari semua," tambah Jokowi.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jokowi Minta BUMN Adaptasi Teknologi Secepatnya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat bersaing di kancah internasional. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan merespons dan mengadaptasi secepat-cepatnya terhadap era revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis, 14 Oktober 2021 lalu.
“Ini mau kita bawa, BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi, ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi,” ucap Jokowi.
Kepala Negara meminta seluruh perusahaan BUMN untuk dapat beradaptasi pada model bisnis baru seiring dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan perusahaan global lainnya.
“Kalau mau cepat, kita beradaptasi itu, cara yang paling cepat adalah ber-partner, perusahaan global mana yang paling baik, ajak, pasti mau itu dengan kita,” ucapnya.
Di samping itu, Presiden pun mengingatkan perusahaan BUMN untuk memperhatikan aspek perekonomian dan indikator tingkat efisiensi dari investasinya atau internal rate of return (IRR).
"Tolong dihitung, karena apa pun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, review terus keekonomiannya. Berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa,” tutur Kepala Negara.
Advertisement
