Menpora Bantah Remehkan Sanksi WADA

Menpora membantah meremehkan sanksi WADA untuk Indonesia sehingga terjadi kejadian buruk di Thomas Cup 2020.

oleh Thomas diperbarui 18 Okt 2021, 17:30 WIB
Menpora Zainudin Amali pada perayaan Haornas ke-38. (Kemenpora)

Liputan6.com, Jakarta- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membantah dirinya meremehkan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Akibat sanksi WADA, Indonesia terkena dampak instan saat Thomas Cup 2020.

Bendera Merah Putih tak bisa dikibarkan usai Hendra Setiawan dan kawan-kawan menerima medali dan trofi juara Piala Thomas 2020 pada Minggu (17/10/2021) malam WIB. Sebagai gantinya, yang muncul logo PBSI.

Kejadian ini terjadi setelah adanya sanksi dari WADA kepada Indonesia pada 7 Oktober 2021. Nasib Indonesia seperti yang dialami Rusia pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Tak bisanya bendera Merah Putih berkibar di podium Thomas Cup 2020 menimbulkan kecaman di media sosial. Sasaran tembaknya adalah Menpora Zainudin Amali. Menpora dinilai salah satu yang paling bertanggung jawab atas tak bisanya Merah Putih dikibarkan di Piala Thomas 2020 karena dianggap terlalu meremehkan sanksi WADA.

"Saya tidak ada menganggap remeh, ini hal serius. Waktu saya sampaikan beberapa waktu lalu berdasarkan laporan yang saya terima hanya masalah TDP. Jadi setelah kita klarifikasi seharusnya sudah tidak ada masalah lagi," kata Menpora Zainudin Amali.


Langkah Selanjutnya

Menpora Zainudin Amali saat menyambut kedatangan kloter terakhir Kontingen Indonesia dari Paralimpiade Tokyo 2020. (Dok. NPC Indonesia)

Agar Indonesia dapat segera bebas dari sanksi WADA, Menpora Zainudin Amali membentuk tim percepatan pencabutan sanksi. Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang ditunjuk memimpin tim percepatan.

"Dalam rakor internal pagi ini saya bentuk Tim yang diketuai Pak Okto, dengan dua tugas yakni akselerasi, percepatan komunikasi dengan pihak-pihak terkait terutama WADA guna mempercepat pencabutan sangsi. Yang kedua investigasi, guna mencari apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebabnya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Amali.

 


Okto

Usai ditunjuk, Okto langsung memetakan solusi yang dapat ditempuh. Ia menargetkan Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA dapat menghimpun semua data dan permasalahan LADI dalam satu bulan ke depan, sembari mulai melakukan pendekatan-pendekatan eksternal ke Komite Olimpiade Internasional (IOC) hingga membantu memfasilitasi komunikasi LADI dengan WADA.

Rencananya setelah menghadiri General Assembly Association of National Olympic Committees (ANOC) di Crete, Yunani, 24-25 Oktober, Okto bakal langsung bertolak ke markas besar Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Laussane, Swiss untuk melakukan koordinasi secara langsung.

“Ada beberapa event olahraga yang diikuti Indonesia dan juga digelar di Indonesia pada akhir tahun ini. Kami ingin memastikan agar kegiatan tersebut bisa terselenggara,” ujar Okto.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya