Bandung Raya dan Bodebek Mulai Macet, Ridwan Kamil Ingatkan Disiplin Prokes

Kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi Bandung raya dan Bodebek belakangan mulai sering terjadi.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 19 Okt 2021, 20:21 WIB
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bersama Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mulai mengujicobakan pengaturan kendaraan dengan sistem ganjil genap pada hari ini, Jumat (13/8/2021). (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi Bandung raya dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) belakangan mulai sering terjadi. Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama pakar epidemiologi sehingga memperingatkan kedatangan gelombang ketiga Covid-19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kemacetan perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Menurut Emil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM.

Dia menuturkan, transisi keadaan dari pandemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun, tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali.  

"Khususnya Kota Bandung, saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," katanya dalam jumpa pers virtual, Senin (18/10/2021).

Sebagai contoh vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebihi target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati target. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen. 

Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar Covid-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu, Emil meminta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial. 

Pemda kabupaten/kota juga harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan. 

"Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan-kebijakan prokes," katanya.

 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:


Surat Antigen

Turun harga, tarif tertinggi tes PCR kini jadi Rp 495 ribu dan Rapid Antigen Rp 99 ribu di Jawa-Bali. (unsplash/mufidmajnun).

Selain itu, Pemprov Jabar juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak. "Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," cetus Emil. 

Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab.

"Khususnya bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu merepotkan," ujar Emil. 

Sementara untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang-ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya. "Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat di seluruh wilayah-wilayah publik," ucapnya.

Emil menyebut, di lapangan terus digalakkan kegiatan baik dari pemda, TNI/ Polri perihal vaksinasi massal. Terkait kepatuhan masyarakat, ia menyebut masyarakat sudah punya nilai tinggi yakni 91 persen untuk pemakaian masker, dan 89,24 persen untuk jaga jarak. Sedangkan, untuk keterisian rumah sakit atau BOR per 17 Oktober ada di angka 3,28 persen. 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya