Pengusaha Semringah, Pelonggaran PPKM Level Bikin Dunia Usaha Bergairah

Pelonggaran PPKM telah memberikan dampak positif kepada para pengusaha.

oleh Arief Rahman H diperbarui 19 Okt 2021, 19:00 WIB
Pengunjung saat scan barcode untuk memasuki mal kuningan city, Jakarta, Selasa (10/8/2021). Perpanjangan PPKM Level 4 di mal pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, melakukan scan barcode aplikasi Pedulilindungi dan memperlihatkan sertifikat vaksin COVID-19. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai pelonggaran PPKM telah memberikan dampak positif kepada para pengusaha. Hal itu diakui setelah adanya pemanfaatan platform digital.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi, Mardani H Maming, menilai dengan adanya penggunaan platform digital itu mampu untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu juga meringankan modal usaha.

“Pelaku usaha saat ini sudah terasa peningkatan ekonomi. Yaitu dengan memanfaatkan penggunaan platform digital. Di antaranya adalah memperluas jangkauan pasar hingga meringankan modal usaha. Situasi sulit seperti pandemi bahkan bisa dianggap sebagai berkah bagi pelaku usaha. Karena mendorong efek kepepet yang justru memunculkan ide-ide baru,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com, Selasa (19/10/2021).

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dengan kondisi pandemi mendorong sebagian pengusaha untuk mensyukuri aset yang dimilikinya. Sementara, ia menyebut agregasi, sinergi, kolaborasi, semangat gotong royong yang khas bangsa Indonesia, juga disebut sebagai unsur penting dalam membangun iklim usaha sehat bagi UMKM.

Terkait sektor usaha yang sudah mulai bangkit, Mardani menilai bahwa yang memiliki pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta sektor pertanian.

“HIPMI telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membahas program dan strategi kolaborasi yang dibutuhkan pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi,” katanya.

Diantaranya program bantuan kredit kepada pelaku UMKM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menyebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor prioritas.

“HIPMI menyambut positif dan gembira sektor pariwisata perlahan bangkit,” tambahnya.

Dengan berkembanngnya ekonomi sektor-sektor tersebut, Mardani mengaku pengusaha yang bergabung di Hipmi juga ikut terdorong bangkit. Ia memandang sektor pariwisata ini cukup sentral dan dapat menjadi lokomotif kemajuan ekonomi suatu daerah.

“Selain pariwisata dan ekonomi kreatif kita banyak bersinergi untuk mendorong investasi di Indonesia agar bisa sinergi dengan UMKM atau pengusaha daerah,” katanya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sektor yang Perlu Diperhatikan

Pengunjung turun menggunakan eskalator di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Penutupan operasional gedung pusat perbelanjaan sebagai langkah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya Pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Mardani menuturkan beberapa sektor yang memerlukan perhatian pemerintah lebih besar dalam pelonggaran PPKM yang terus diberikan. Ia menyebut sektor pertanian menjadi salah satu yang perlu diperhatikan.

“Sektor pertanian adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, hal ini merujuk kepada kegiatan perekonomian yang hampir seluruh kegiatannya berpusat pada sektor pertanian dan perkebunan peternakan,” katanya.

Selain itu, sektor manufaktur, transportasi, perdagangan dan konstruksi juga dinilai perlu diperhatikan lebih. Ia menyebut dalam beberapa pekan terakhir keempat sektor ini banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Sektor pertanian adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, hal ini merujuk kepada kegiatan perekonomian yang hampir seluruh kegiatannya berpusat pada sektor pertanian dan perkebunan peternakan,” katanya.

Selain itu, sektor manufaktur, transportasi, perdagangan, dan konstruksi juga perlu diperhatikan pemerintah untuk bisa dilonggarkan. Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor ini.

“Ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Dampak pandemi Covid-19 dinilai akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa,” katanya.

Sementara itu, terkait lapangan usaha, ia mengasumsikan yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi, sektor makanan dan minuman, transportasi, pergudangan serta perdagangan, baik skala besar atau eceran.

“Sebaliknya, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling ringan adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib,” tukasnya.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya