Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah masuk 2 tahun pada Rabu 20 Oktober 2021.
Selama dua tahun kepemimpinan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja Jokowi-Maruf.
"Ada beberapa catatan. Demokrasi itu esensi check and balances, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqamah di kami oposisi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga
Advertisement
Mardani menyebut, penanganan pandemi oleh pemerintah cukup baik, namun hal itu harus dibalas dengan sektor ekonomi yang melambat.
"Tidak dipungkiri kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi kian membaik. Tetapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan cukup dalam karena pandemi ini. Kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit maksimal di 3 persen," kata dia.
"Riset AidData (lembaga riset keuangan di Amerika Serikat) memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke Cina sebesar 245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah. Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik," tambah Mardani.
Mardani mengingatkan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung kini ditanggung APBN.
"Perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu menimbulkan beban utang baru. Ini bisa menjadi bom waktu dan membahayakan ekonomi kita ke depan," jelas Mardani.
Kinerja Penegakan Hukum Melemah
Mengenai reformasi birokrasi, termasuk peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN, PKS meminta pemerintah sangat hati-hati.
"Terlihat lucu, beberapa mau dihapus tapi Pak Jokowi malah menambah pos wamen. Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi," kata Mardfani
Selain itu, PKS juga menyoroti kinerja penegakan hukum melemah. Kemudian isu pelemahan pemberantasan korupsi khususnya ditambah polemik TWK KPK.
"Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK. Partisipasi masyarakat akan memberi dampak penguatan," jelanya.
"Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan layak, patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel). Juga kasus 'smackdown' mahasiswa di Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis kepolisian," tambah Mardani.
Advertisement
