Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menyampaikan catatan untuk dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin atau Jokowi-Ma'ruf.
Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, kondisi politik dan demokrasi Indonesia terus memburuk dalam dua tahun terakhir.
Advertisement
"Terus memburuk, baik penilaian dari berbagai lembaga internasional, seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, maupun dari lembaga survei nasional seperti yang dilakukan SMRC akhir-akhir ini," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021).
Dia mengatakan, berdasarkan laporan Freedom House indeks demokrasi Indonesia juga rendah.
"Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara bebas atau free, seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia selalu di kategori negara partly free," kata dia.
Herzaky menyebut, Pemerintahan Jokowi perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaikinya. Belum lagi pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia.
"Dengan kekuatan politik parlemen yang saat ini mencapai 82 persen, kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah, dengan mudah bisa disetujui parlemen. Bahkan, suara rakyat yang berbeda dengan apa yang dikehendaki pemerintah, bisa dianggap angin lalu saja di kala pemerintah sudah punya mau," ujar dia.
Soroti Jabatan Presiden 3 Periode
Selain itu, Demokrat juga menyoroti munculnya wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua atau tiga tahun yang sempat diembuskan oleh mesin-mesin propaganda di media sosial.
"Syukurlah sampai dengan saat ini, Presiden Joko Widodo tampak belum ada keseriusan mendorong wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua tiga tahun. Suatu sinyal positif yang patut kita jaga betul agar tidak mendadak berubah. Karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru," ucap Herzaky.
Catatan selanjutnya, kata Herzaky, yakni ruang untuk pihak yang berbeda. Banyak pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah, menghadapi konsekuensi yang sangat serius.
"Dari doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun, sampai ke upaya perampasan kepengurusan yang sah seperti yang dialami Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Ada upaya sangat serius untuk menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Ada abuse of power yang terjadi sangat nyata, tapi seakan pemerintah tak berdaya menghadapinya," ungkapnya.
Harapan Demokrat, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bisa turun dari jabatannya pada tahun 2024 dengan meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik daripada situasi hari ini, di tengah kepungan money politics, post truth politics, dan identity politics.
"Seperti yang berulang kali diingatkan oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono," pungkas Herzaky.
Advertisement
